Reformasi Dephub Harus Rasional

Jakarta - Beberapa tragedi yang menimpa dunia transportasi di tanah air menjadi momentum reformasi ditubuh Departemen Perhubungan. Namun reformasi ditubuh departemen yang itu harus dilakukan secara rasional dan objektif."Ini momentum untuk lakukan perbaikan, karena itu pemerintah mesti lakukan secara objektif, rasional dan menyeluruh. Jangan dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, parsial dan like and dislike," kata Ketua Komisi V DPR Ahmad Muqawwam kepada detikcom, Selasa (27/2/2007).Ahmad mengatakan, tingkat pelayanan publik dan tingkat keselamatan transportasi di Indonesia sedang dalam kondisi memprihatinkan. Karena itu, perbaikan tidak cukup hanya dengan melakukan pergantian dirjen saja."Saya bicara dalam konteks dephub keseluruhan, tidak hanya pada dua dirjen saja," ujar politisi fraksi PPP ini.Senada dengan Ahmad, anggota Komisi V dari F-PG Syarfi Hutauruk mengatakan pergantian pejabat di dirjen hubla dan hubda merupakan bagian dari rekomendasi Komisi V terhadap Menhub."Pergantian pejabat di dephub tidak bisa dihindari karena itu bagian dari rekomendasi Komisi V," ujar Syarfi.Syarfi mengatakan Menhub tidak sepenuhnya menjadi muara yang harus disalahkan. Sebab, kesalahan bisa terletak di aparat pelaksana di lapangan."Karena itu dalam rekomendasi kami juga meminta Menhub melakukan pengawasan secara ketat di sektor transportasi," lanjut Syarfi.Akibat tragedi kecelakaan transportasi yang terjadi secara beruntun dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah melakukan pergantian posisi dirjen hubla, dirjen hubud dan ketua KNKT. (rmd/ken)