.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya mengendalikan laju inflasi pangan. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, upaya pengendalian inflasi ini dilakukan melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi Efektif.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati memaparkan aspek ketersediaan dilakukan melalui monitoring pasokan serta harga pangan, baik secara rutin maupun kondisional, di tingkat grosir dan eceran. Selain itu, melaksanakan pertanian perkotaan serta kerja sama dengan daerah produsen pangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aspek keterjangkauan dilakukan melalui penyediaan dan pendistribusian pangan subsidi bagi masyarakat tertentu, gerakan bazar pangan keliling di kantor pemerintahan, rusun (rumah susun), dan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), serta pembangunan gerai pangan di daratan dan kepulauan," kata Suharini kepada detikcom beberapa waktu lalu.
Sementara itu, aspek konsumsi pangan dilakukan melalui pengawasan mutu pangan dan sosialisasi perubahan pola konsumsi, seperti B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman), pangan lokal, serta Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).
"Upaya lain yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan adalah dengan melaksanakan pertemuan rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Terima kasih kepada semua pihak, terutama Bapak Pj. Gubernur yang telah memimpin dalam menjaga inflasi di DKI Jakarta." sambungnya.
Meskipun memiliki sejumlah strategi, Suharini mengatakan upaya mengendalikan inflasi di Jakarta bukan tanpa kendala. Dia pun menjelaskan kendala yang dihadapi saat mengendalikan inflasi.
"Kendala yang dialami Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan volatile food adalah keterbatasan lahan produksi pangan yang ada di DKI Jakarta. Sehingga, 98% pangan yang tersedia di DKI Jakarta berasal dari daerah lain," jelasnya.
Supaya bisa mengatasi kendala tersebut, Pemprov DKI melakukan sejumlah terobosan agar bisa menyediakan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
"Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta berupaya untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat melalui pertanian perkotaan, penyediaan dan pendistribusian pangan subsidi bagi masyarakat tertentu, serta penugasan kepada BUMD Pangan DKI Jakarta terkait penyediaan pangan serta memperkuat sinergitas dengan unit lain (seperti pemerintah pusat dan swasta)," tuturnya.
Suharini pun mengakui upaya pengendalian inflasi di Jakarta tidak terlepas dari sinergi dengan banyak pihak. Mulai dari lembaga pemerintahan hingga pihak swasta turut digandeng agar inflasi di Jakarta tetap terkendali.
"Pasar atau Bazar Murah merupakan bagian dari empat langkah pengendalian inflasi, yaitu Keterjangkauan Harga dan Kelancaran Distribusi. Melalui kegiatan ini masyarakat sangat terbantu, karena dapat memperoleh pangan berkualitas baik dengan harga terjangkau," ungkapnya.
Sementara itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dari segi produksi, Pemprov DKI Jakarta menjalankan sejumlah strategi, seperti pengembangan pertanian perkotaan, dengan mengeluarkan Pergub DKI Jakarta No. 54 Tahun 2022 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek yang Digunakan untuk Kegiatan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Selain itu, menjalin kerja sama dengan Perangkat Daerah melakukan optimalisasi penyuluhan terkait pertanian, hingga memberikan bibit tanaman gratis kepada masyarakat.
"Masyarakat dapat mengajukan bibit gratis melalui layanan online www.openstreetmap.id/dkpkp dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman atau permohonan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta," paparnya.
Selain itu, Suharini membeberkan, Pemprov DKI Jakarta turut berupaya mencetak petani kota melalui sejumlah program. Hal itu dilakukan untuk membantu produksi dan meningkatkan ketahanan pangan.
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi sarana produksi untuk masyarakat secara berkelompok atau institusi di Jakarta. Fasilitas yang diberikan berupa benih sayuran, buah-buahan, pupuk, media tanam, serta peralatan, seperti cangkul, selang, gembor, polybag, pot, pengaduk media, rak hidroponik, gembor, mulsa, dan lainnya.
"Jumlah lokasi yang diberikan sarana produksi sekitar 350 lokasi. Selain sarana produksi, kami juga memberikan pendampingan teknis selama melakukan produksi," tuturnya.
Adapun program yang telah dijalankan untuk menggerakkan pertanian perkotaan adalah Gerakan Pramuka Saka Taruna Bumi, Program Hatinya PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat), Program Penataan Kampung, Penataan Kawasan, Sekolah Sehat, Pembinaan Warga Berkebutuhan Khusus, Program Kunjungan Edukasi Bagi Siswa Sekolah, dan Adaptasi Perubahan Iklim (Proklim).
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin turut memuji upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan inflasi di daerah. Sebab, ada sejumlah sektor yang turut menyumbang deflasi atau penurunan harga.
Dia menambahkan, komoditas utama penyumbang deflasi, antara lain daging ayam ras 0,07%, cabai merah 0,04%, tomat 0,03%, serta bawang merah dan bawang putih masing-masing 0,02%. "Kalau lihat dari 11 kelompok pengeluaran, deflasi banyak disumbang dominan dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi minus 0,93%. Kelompok ini memberikan andil sampai minus 0,18%," urai Nurul.
(ncm/ega)
