.webp)
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) semestinya mempertanggungjawabkan tugas bukan hanya meminta maaf ke rakyat. PSI menyinggung soal sifat negatif dan nyinyir.
"Rasanya permohonan maaf Pak Jokowi itu cerminan sikap tawadu dan kebesaran hati seorang pemimpin. Disampaikan secara pas dalam forum keagamaan dan kebangsaan. Sikap negatif dan nyinyir mencerminkan kebalikannya," kata Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).
Ariyo menyarankan agar Hasto berfokus pada kasus Harun Masiku yang belakangan menyertakan namanya sebagai saksi di KPK. Soal pertanggungjawaban presiden, menurut Ariyo, sudah ada forum resminya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Hasto sebaiknya fokus untuk mengurus kasus Harun Masiku dan memastikan seluruh kader kooperatif dengan KPK untuk segera mengungkap kasus ini," tutur Ariyo.
"Mengenai pertanggungjawaban presiden sudah ada mekanisme ketatanegaraannya. Bahkan, setiap tanggal 14 Agustus, presiden menyampaikan pidato yang isinya adalah kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah," tambahnya.
PDIP sebelumnya mengomentari Jokowi yang menyampaikan permohonan maaf di akhir masa jabatannya. Hasto menilai kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (3/8).
Hasto menegaskan kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.
Tonton juga Video: PSI: Kalau Kaesang ke Jateng, di Jakarta Veronica Tan atau Grace Natalie
