.webp)
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh P Daulay bertanya-tanya soal kritik dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saleh mempertanyakan pertanggungjawaban seperti apa lagi yang harus disampaikan Jokowi.
Saleh awalnya mengatakan meminta maaf adalah hal baik. Dia mengatakan hal yang tidak baik adalah mencari-cari kesalahan.
"Meminta maaf itu baik. Itu adalah budaya kita. Perlu dikembangkan dan diajarkan ke semua orang. Justru yang tidak baik adalah mencari-cari kesalahan. Kadang yang sudah baik tetap dianggap salah. Ujungnya, orang lain dianggap salah, dia sendiri yang dinilainya benar," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (4/8/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saleh mengatakan PAN mengapresiasi permintaan maaf dari Jokowi. Dia menyebutkan tak mudah menjadi pemimpin negara dengan ratusan juta warga di dalamnya.
"Sebagai Presiden dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, pasti sulit. Apalagi dengan keragaman suku, adat, bahasa, dan agama. Pada titik itu, permintaan maaf Jokowi sangat tepat," ujar Saleh.
"Yang aneh adalah kalau Jokowi merasa benar dan tidak ada salah. Apalagi menganggap sudah menyelesaikan semua PR kebangsaan. Faktanya, dalam Pilpres kemarin pun Prabowo masih ingin melanjutkan capaian Jokowi. Artinya, masih dibutuhkan keberlanjutan. Berarti ada yang perlu disempurnakan," sambungnya.
Dia lalu mengungkit hasil survei soal kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi. Dia mempertanyakan pertanggungjawaban apa lagi yang dibutuhkan dari Jokowi.
"Begitu juga dari survei popularitas, sampai akhir periode ini, popularitas Jokowi masih pada angka 75,6 persen. Yang memberikan penilaian itu, masyarakat. Itu artinya, prestasi dan karya Pak Jokowi sangat diapresiasi. Pertanggungjawaban seperti apa lagi yang dibutuhkan?" ujarnya.
"Tidak perlulah saling menyalahkan. Kita harus menatap ke depan. Masih banyak agenda yang menanti. Masyarakat harus jadi prioritas. Elite politik semestinya tidak sinis dan memandang rendah pihak lain. Semuanya bersaudara, saudara sebangsa," tambahnya.
Kritik Hasto
PDIP merespons Jokowi yang meminta maaf di akhir masa jabatannya. Menurut PDIP, kebijakan presiden harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat, bukan meminta maaf.
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jakarta, dalam keterangannya, Sabtu (3/8).
Hasto menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.
Lihat juga Video: Projo Nilai Permintaan Maaf Jokowi Manusiawi: Jangan Dipolitisasi
