Bila PKS Keluar dari Koalisi, Nasib Menteri Terserah SBY

Jakarta - Suara tuntutan agar PKS keluar dari koalisi pendukung SBY-JK semakin nyaring. Sementara Sekjen DPP PKS Anis Matta sudah menilai pemerintahan SBY-JK tidak efektif. Bila memang nanti PKS memutuskan keluar dari koalisi, nasib menteri yang direkomendasikan PKS diserahkan kepada Presiden SBY sepenuhnya.PKS tidak akan menarik menteri-menteri yang direkomendasikannya. "Itu (nasib menteri) terserah presiden. Kalau mau pecat, ya tidak apa-apa. Kalau mau dipakai terus, silakan," kata Anis Matta saat berbincang-bincang dengan detikcom, Senin (26/2/2007).Ada tiga menteri di kabinet SBY-JK yang merupakan usulan PKS. Yaitu, Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Anshari.Maret 2007 nanti, PKS akan menggelar Musyawarah Majelis Syuro. Informasi yang didapatkan detikcom, salah satu agenda yang dibahas adalah mengenai nasib PKS dalam koalisi pendukung SBY-JK. Saat ini, DPW-DPW PKS sudah meminta DPP untuk keluar dari koalisi, karena pemerintah SBY-JK dianggap telah gagal.Anis Matta saat ditanya mengenai keinginan DPW-DPW itu menyatakan bahwa keinginan itu sebenarnya merupakan kritik lama. Karena itu, penilaian seperti ini perlu disepakati dulu. "Ini penting untuk melihat apa yang akan dilakukan PKS, di dalam atau di luar. Baik di dalam maupun di luar, PKS membawa misi sama amar ma'ruf nahi mungkar," jelas politisi yang kerap dipanggil Ustad Anis itu.Menurut Anis, saat ini yang dirasakan oleh kader-kader PKS adalah adanya ketidakpastian agenda yang dijalankan SBY-JK. "Mereka meyakini tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan untuk mengubah atau melakukan perubahan terhadap pemerintahan ini. Karena itu, saat ini, kami menunggu keputusan pimpinan," ujar dia.Yang sangat penting dilakukan PKS sekarang, lanjut Anis, partai harus mereposisi posisi politiknya untuk kembali ke rakyat. "Kita akan kembali ke rakyat, harus berorientasi ke situ. Karena itu, bila nanti ada agenda partai yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, ya harus dibayar dengan keluar dari koalisi. Ini sesuatu yang terhormat," jelas dia. (asy/sss)