Ada Menteri Politisasi Pertanian, Petani Mengadu ke Wapres

Jakarta - Politisasi pertanian menyeruak sejak awal Kabinet Indonesia Bersatu. Takut petani dijadikan anggota partai seperti zaman Partai Komunis Indonesia (PKI), petani pun mengadu ke Wapres Jusuf Kalla (JK)."Ada menteri yang datang ke daerah, menganjurkan kepada para petani untuk membuat gabungan kelompok tani atau mendirikan kelompok tani yang baru di bawah naungan partai," ujar Wakil Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, M Basyir DA, usai bertemu JK di Istana Wapres Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (26/2/2007).Siapa menteri yang melakukan politisasi itu? "Menteri yang menangani pertanian. Wartawan tahulah," elak Basyir.Menurutnya, pembentukan gabungan kelompok tani di bawah partai sudah dilakukan menteri tersebut di Bengkulu dan di kabupaten di Jawa Tengah.Ditambahkan dia, seharusnya menteri yang bersangkutan menangani kementerian yang menjadi profesionalismenya. Karena itu, tidak seharusnya mengurusi partai, apalagi dengan membawa-bawa nama petani."Kita tidak tersingkirkan. Yang kita maksud, dia (menteri) yang datang ke petani bukan mengurusi partai tapi mengurusi petani," ketusnya.Menangapi pengaduan itu, JK seperti dikutip Basyir, menyerahkan persoalan tersebut kepada presiden. "Jawabannya Wapres, itu hak prerogatif presiden," imbuh Basyir.Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir mengaku petani yang masuk jadi anggota KTNA tidak berambisi dan berniat untuk berpolitik. "Semua anggota kami masuk ke dalam partai, tapi kami tidak berniat ke sana. Kami takut seperti zaman PKI dulu, kalau petani dijadikan partai. Kami berniat menjadi petani saja," ujarnya. (nvt/nrl)