.webp)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) berbicara mengenai masalah pungutan liar (pungli) yang kerap terjadi di kawasan wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pungli disebut terjadi sebelum dan saat di lokasi wisata.
"Pungli itu yang terjadi itu adalah di jalur menuju ke lokasi. Kedua, di lokasi itu sendiri. Kalau di lokasi itu sendiri, alhamdulillah hari ini sebetulnya sudah nggak ada," kata Kadisparbud Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, kepada wartawan di Cibinong, Kamis (1/8/2024).
Yudi mengatakan yang saat ini masih ada adalah kurang rapinya pelayanan dan sistem tiket di lokasi wisata. Salah satunya karena di lokasi wisata, pengunjung harus beberapa kali bayar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contoh kenapa saya bilang masih kurang, ada beberapa daerah di satu tempat tiketnya seusai dengan pintu-pintunya, terpisah. Itu yang kemudian oleh para wisatawan itu dianggap pungli, padahal sebetulnya bukan. Karena memang beda-beda pengelolanya," tuturnya.
Pihaknya mulai melakukan sosialisasi dan diskusi dengan setiap pengelola wisata. Salah satunya membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
"Kita lakukan pembinaan, contoh di Leuwi Hejo sekarang sudah dikelola koperasi. Mereka mulai terorganisir, dan mereka yang akan merangkul ketika di perjalanan ada yang ditemukan pungli. Di saja juga ada wisata trekking, kita pastikan bahwa kita rapikan dengan Perhutani, ada asuransi di dalamnya," jelasnya.
Apabila ditemukan pungli di luar kawasan wisata, pihaknya juga akan ikut bergerak. Caranya dengan menggandeng pihak kecamatan dan aparat kepolisian setempat.
"Kejadian kemarin itu di wilayah Sukamakmur sempat ramai. Karena itu bukan lokasi di wisatanya, kita lakukan pendekatan kecamatan, kepolisian. Yang jelas diambil tindakan tapi dalam bentuk musyawarah," tuturnya.
Menurutnya, pembayaran satu kali atau satu pintu telah diterapkan di banyak tempat di luar Kabupaten Bogor. Dia mencontohkan satu wisata di Kabupaten Bogor yang telah menerapkan itu.
"Di Leuwi Hejo sudah nggak ada pintu-pintu lagi, jadi cuma 1 kali bayar. Sudah difasilitasi, bukan hanya sekadar imbauan. Kita minta dan fasilitasi dengan rapat," pungkasnya.
(rdh/dek)
