PKS Keluar dari Koalisi SBY-JK?
Senin, 26 Feb 2007 07:40 WIB
Jakarta - Musyawarah Majelis Syuro (MMS) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera digelar di Jakarta bulan Maret 2007. Benarkah MMS menjadi forum ketuk palu keluarnya PKS dari koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK). Informasi yang didapatkan detikcom dari sumber terpercaya, Senin (26/2/2007), PKS kemungkinan besar akan menarik dukungan terhadap SBY-JK dalam forum tersebut. Cukup sudah PKS mendukung pemerintahan SBY-JK hanya dalam waktu 2,5 tahun saja. MMS 2007 nanti merupakan puncak gunung es kekecewaan PKS selama ini. PKS sudah memberikan masukan-masukan kepada Presiden dalam membangun bangsa dan mengatasi permasalahan bangsa, namun ternyata masukan-masukan itu tak pernah diindahkan. Karena itu, menurut salah seorang pengurus DPP PKS, sudah saatnya PKS kembali kepada rakyat. "Kami akan kembali kepada rakyat dan sudah cukup alasan untuk keluar dari koalisi pendukung SBY-JK," kata dia. Rencana keluarnya PKS dari koalisi pendukung SBY-JK ini merupakan masukan dari semua DPW PKS di seluruh Indonesia. Saat ini, bola tuntutan keluar dari koalisi ini sepenuhnya berada di tangan DPP PKS pimpinan Tifatul Sembiring. Dan forum MMS inilah yang akan bisa memutuskan masukan DPW-DPW PKS ini. Sekadar memperbarui ingatan, PKS masuk ke koalisi SBY-JK pada pemilihan presiden 2004 putaran kedua. PKS bersama partai-partai lain, antara lain Partai Demokrat, PBB, dan PKPI menyokong duet SBY-JK. Dalam perkembangannya, SBY-JK juga didukung partai-partai lain seperti PPP, PAN, dan Golkar. Dalam kabinet SBY-JK, ada tiga menteri yang direkomendasikan PKS. Mereka adalah Menteri Pertanian Anton Apriantono, Menteri Perumahan Yusuf Asyari, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. SBY-JK juga menempatkan orang-orang rekomendasi dari partai-partai lain yang menjadi pendukungnya sebagai menteri. Isu PKS akan menarik dukungan koalisi pendukung SBY-JK sebenarnya sempat muncul beberapa waktu lalu. Namun, isu-isu itu termentahkan, karena DPP PKS belum berani menetapkannya. Dan kali ini, tuntutan agar PKS keluar dari koalisi ini semakin kuat.
(asy/asy)











































