Hasyim: Pemerintah Pusat Tidak Bisa Cuci Tangan Soal Lapindo

Jakarta - Fenomena pemblokiran jalan-jalan utama di Surabaya termasuk rel kereta api oleh masyarakat korban Lumpur Lapindo di Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) merupakan luapan frustasi yang hampir mencapai puncak. "Satu fase lagi bisa terjadi kekacauan. Pemerintah pusat tidak bisa hanya diam atau membiarkannya. Karena hal itu pasti merusak image Pemerintah Pusat atau presiden," kata Ketua PBNU Hasyim Muzadi dalam siaran pers yang diterima detikcom, Sabtu (24/2/2007).Menurutnya, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pusat harus melakukan 3 hal. Pertama, Lapindo harus menepati janji-janjinya tentang pembayaran ganti untung terhadap 4 desa tanpa berbelit-belit."Sertifikasi tanah jangan dijadikan kendala keterlambatan pembayaran karena bisa diberesi bupati dengan cara lain," ujarnya.Kedua, kalau Lapindo tidak mau serta tidak mampu bertanggung jawab terhadap korban Lumpur TAS, maka persoalannya harus diambli alih oleh pemerintah. "Keputusan membuka tanggul, sehigga lumpur mengalir ke TAS adalah keputusan pemerintah atau koordinasi TIMNAS, sehingga Pemerintah Pusat tidak bisa lari dari tanggung jawab," tuturnya.Menurutnya, jika presiden memiliki permasalahan dana, maka pemerintah dapat mengambil tindakan darurat. Pemerintah dapat melakukan terobosan ekstra konvensional dalam dana penyelamatan."Ini sangat perlu dilakukan agar tidak jadi tragedi dan rusaknya kredibilitas Pemerintah Pusat," ujarnya.Tindakan lainnya yang harus dilakukan pemerintah yakni, dalam pertarungan kandidat gubernur Jatim hendaknya diagendakan atau dipresentasikan konsep masing-masing kandidat tentang bagaimana menanggulangi bencana lumpur agar membiasakan calon pemimpin mengerti dan memikirkan rakyatnya. "Tidak hanya membentuk kesan dengan manuver-manuver saja," ujarnya.Dalam hal kandidat gubernur ini, lanjut hasyim, dirinya sangat menyesalkan atas tindakan gubernur yang telah memihak kepada salah satu calon. "Pemihakan gubernur ini menyimpan BOM waktu. Saya sebagai salah satu rakyat Jatim berharap semoga Bapak Imam Utomo bisa ambil posisi arif sebagai 'orang tua atau sesepuh' yang mengayomi semuanya," tandasnya. (ary/ary)