Damai dengan Ruki, Yusril Keukeuh Minta BPK Audit KPK

Jakarta - Sama seperti langkah KPK yang terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat sidik jari (AFIS), Mensesneg Yusril Ihza Mahendra pun tetap meminta BPK mengusut dugaan korupsi pengadaan alat sadap oleh KPK."Meskipun sudah didamaikan presiden, BPK harus mengaudit KPK karena selalu ada kemungkinan penyimpangan," kata Ketua Umum Partai Bintang Bulan Hamdan Zoelva.Hal ini disampaikan dia usai diskusi bertajuk "Bola liar kasus Yusril dan Ruki" di Mario's Place, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2/2007).Menurut dia, yang dipersoalkan Yusril bukan penunjukan langsung tetapi indikasi penyimpangan pascapenunjukkan langsung."Yusril sendiri menginginkan proses hukum tetap berjalan. Karena Yusril mengutip Roy Suryo bahwa harganya sekitar Rp 12 miliar," ujarnya.Apa bukti awalnya? "Tidak harus ada laporan, tetapi dari perkembangan kasus di media massa atau masyarakat intelijen hukum kan bisa langsung jalan," sahut mantan anggota Komisi II DPR ini.Hamdan menuturkan, KPK harus terbuka dalam pengadaan barang. "Kalau dihentikan sampai sini saja bahaya itu," cetus dia.Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pencegahan KPK Waluyo tidak keberatan apabila nanti BPK mengaudit KPK."Ya terserah saja, karena kalau soal harga dilihat dulu jenis barangnya. Kan ada yang kelas Bajaj, dan ada yang kelas Mercy. Nah kita carinya yang bisa mencakup seluruh Indonesialah. Jadi harus canggih," terang Waluyo. (aan/qom)