.webp)
Sejumlah sopir dan operator JakLingko yang bergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) menggelar unjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Pihaknya menyebut direksi TransJakarta menganakemaskan satu operator JakLingko.
"Ya benar, KWK (operator yang dianakemaskan)," kata Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya Rahmadoni saat dimintai konfirmasi, Selasa (30/7/2024).
Rahmadoni menyebutkan Koperasi Wahana Kalpika (KWK) dipimpin Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Taufik Azhar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebetulan yang bersangkutan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua KWK. Jadi itu sangat jelas konflik kepentingannya," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo membantah tuduhan dreksi TransJakarta menganakemaskan satu operator JakLingko.
"Tidak (menganakemaskan). Tentu jika kita melihat proporsionalnya ada, bahkan yang 90 sekian persen realisasinya, ada yang 90 sekian, ada 75 persen, ada 65 persen," kata Syafrin.
"Jadi, jika melihat itu sebenarnya rekan-rekan TransJakarta sudah cukup proporsional, tetapi memang masih ada beberapa yang angkanya di bawah 30 persen. Ini yang tentu akan diselaraskan oleh teman-teman dari TransJakarta," imbuhnya.
Diketahui, sopir hingga operator JakLingko menuntut adanya transparansi dalam pembagian kuota armada untuk koperasi mitra operator program JakLingko.
"Khususnya operator Mikrolet, selalu saja dipersulit oleh TransJakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil, namun harus dibagi ramai-ramai. Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program JakLingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas," kata Fahrul Fatah selaku koordinator lapangan aksi dalam tuntutannya.
Fahrul mengatakan ada delapan koperasi mitra operator program JakLingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB), antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.
Dia meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir untuk memberikan solusi terhadap persoalan ini.
"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta Pj Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ungkap Fahrul.
Fahrul Fatah mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan diskriminasi yang dilakukan terhadap beberapa operator mitra program JakLingko. Menurutnya, pihak TransJakarta menganakemaskan operator tertentu.
"Direksi TransJakarta menganakemaskan satu operator tertentu, di mana ketua dari operator tersebut adalah sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI. Entah motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir, kuota penyerapan paling banyak yang diberikan terus-menerus dan kemudahan lainnya," ucap Fahrul.
(bel/idn)
