.webp)
Legislator menerima kabar soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diduga banyak disalahgunakan orang tua siswa untuk membayar kredit motor hingga televisi. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan modus tersebut sudah lama terjadi.
"Ya itu sudah lagu lama, udah terlalu lama, ada yang beli untuk rokok, untuk bensin, untuk cicil motor, tujuannya nggak tercapai," kata Heru Budi kepada wartawan di kawasan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).
Heru mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD sedang mengkaji wacana sekolah gratis di Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka konsepnya kita nanti dengan DPRD bersama-sama untuk sekolah gratis," imbuhnya.
Kabar Penyalahgunaan KJP
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak menerima laporan soal Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang banyak disalahgunakan orang tua siswa. Ia mengatakan kalau KJP banyak digunakan untuk membayar keperluan orang tua, seperti kredit motor.
"Jadi banyak KJP yang dipakai orang tua bukan untuk anak di bidang pendidikan, tapi untuk kredit motor, kredit TV, kredit baju, dan itu uangnya berbunga," kata Johnny saat dihubungi, Senin (29/7).
"Aku berani mengatakan itu karena aku lagi bicara dengan ibu-ibu semua ini. 'Banyak, Pak Johnny, mayoritas ini. Walaupun nggak semua'," sambungnya.
Johnny menyebutkan, para oknum ini memanfaatkan uang bulanan Rp 350 ribu dari KJP untuk membeli keperluan lain yang tak berkaitan dengan keperluan pendidikan anaknya.
"Mereka pinjam sama seseorang, pembayarannya pakai itu (KJP), setiap bulan itu diambil. Nah, makanya dengan cara seperti itu, itu pun bunga, mereka bayar bunga lagi," ujarnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Saat Anies Dicurhati Ibu-ibu KNPI soal KJP hingga Kesehatan
Ia pun menyoroti, di saat pemerintah memberikan kemudahan bagi siswa untuk pendidikan, justru malah disalahgunakan orang tua mereka. Sehingga banyak kasus soal ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah karena belum membayar iuran sekolah.
"Bisa bayangin, masa udah dapat KJP, ijazah masih ditahan. Berarti nggak dia gunakan. Makanya, menurut aku, lebih bagus digratiskan saja sekolah-sekolah ini. Tarik lagi itu yang namanya KJP itu. Nggak guna," tutur Johnny.
Ia berpendapat, agar lebih baik, Pemprov DKI mencanangkan adanya sekolah gratis. Hal ini agar tak ada lagi penyalahgunaan KJP.
"Iya, gratiskan sekolah, karena kan besar nih kalau menggratiskan. Karena fakta di lapangan (KJP) banyak disalahgunakan. Bukan untuk peruntukan anak-anak," imbuhnya.
