.webp)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sunggul Sirait meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelaskan soal APBD Perumahan yang turun menjadi Rp 79,52 triliun. Penurunan itu sebesar Rp 5 triliun dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2023 yang sebesar 83,79 triliun rupiah.
"Penurunan ini memerlukan penjelasan yang rinci dan transparan dari Pemprov DKI Jakarta. Penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran ini sangat penting," kata Sunggul saat rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024).
Sunggul menilai perlunya penjelasan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apakah terjadi penurunan pendapatan daerah, efisiensi anggaran, atau apakah ada program kerja Pemprov yang ditunda atau dibatalkan?" tanya Sunggul.
Sebagaimana yang dilaporkan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada 25 Juli lalu, perolehan Pendapatan Daerah Khusus Jakarta Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp 71,07 triliun atau 0,57 persen melebihi rencana yang ditargetkan pada APBD Jakarta, yaitu Rp 70,66 triliun.
Kendati demikian, Fraksi PDI-P menilai pelampauan Pendapatan Daerah itu ternyata belum menjadi hasil kinerja maksimal dari Pemprov.
"Banyaknya pengelolaan aset-aset daerah yang belum dikelola dengan baik. Apalagi ke depannya kita menghadapi Jakarta pasca-ibu kota," ungkapnya.
Untuk itu, pendataan aset-aset meniadi poin krusial dalam memaksimalkan perolehan pendapatan daerah. "Bagaimana rencana Pemprov menyiasati hal ini? Mohon penjelasannya," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan mengenai faktor-faktor penyebab penurunan anggaran, dapat dijelaskan bahwa total APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar Rp 5 triliun dibanding APBD Tahun Anggaran 2023, yang sebesar Rp 83,79 triliun.
"Penurunan ini disebabkan penyesuaian terhadap capaian target pendapatan dan alokasi anggaran belanja yang lebih realistis.Penyesuaian target pendapatan dilakukan karena target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun-tahun sebelumnya sangat tinggi namun tidak tercapai," kata Heru.
Sementara itu, Heru mengatakan alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas, yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan, penanganan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon.
"Prioritas belanja juga difokuskan pada pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerja sama antardaerah," ujarnya.
(bel/dwia)
