Belanda Harus Terbuka untuk Migran Berpendidikan Tinggi

Den Haag - Belanda harus ikut main dalam battle for brains, memperebutkan migran berpendidikan tinggi. Selama ini Inggris dan AS memetik keuntungan dari mereka dengan kemudahan imigrasi.Demikian saran bersifat urgen yang disampaikan Sociaal-Economische Raad/SER (Dewan Ekonomi Sosial) kepada kabinet baru Belanda, yang dilantik kemarin (22/2/2007). SER menilai bahwa reputasi Belanda sebagai negara dengan kebijakan besi imigrasi selama ini merugikan untuk posisi persaingan internasional dan kenniseconomie (ekonomi berbasis keunggulan sains, red). Dewan mendesak agar ketentuan imigrasi diluweskan secara drastis. Saran ini didukung dunia usaha dan serikat pekerja."Tenaga berbakat yang langka itu sangat menguntungkan untuk ekonomi. Kita harus menerima migran berpendidikan tinggi dengan tangan terbuka. Belanda harus ikut main dalam battle for brains dan menciptakan iklim yang ramah serta kosmopolistis," kata direktur SER, Alexander Rinnooy.Rinnooy seperti dikutip de Volkskrant menambahkan, kebijakan imigrasi harus diubah tekanannya dari "tidak, kecuali..." menjadi "ya, asal..." Dicontohkan, bahwa Ingris dan AS memetik keuntungan dari migran berpendidikan tinggi ini dengan kebijakan imigrasi yang mudah dan prosedurnya tidak berbelit-belit. Disarankan juga agar tiga kementerian, yakni Kementerian Sosial, Yustisi, dan Ekonomi membuka 'loket satu pintu' di mana dunia usaha dan migran potensial dapat saling bertemu. Selanjutnya Dinas Imigrasi dan Naturalisasi (IND) diwajibkan dalam waktu dua pekan sudah harus mengeluarkan surat apakah migran tersebut bisa tinggal atau tidak. Untuk tenaga menengah ke bawah tetap berlaku prinsip "tidak bisa, selama tenaga yang sama bisa diisi dari Uni Eropa." SER adalah dewan yang dibentuk berdasarkan UU dengan tugas antara lain memberikan saran, diminta atau tidak diminta, kepada kabinet dan parlemen mengenai garis-garis besar kebijakan ekonomi dan sosial. Anggota dewan ini berasal dari tiga pihak, yakni wakil dunia usaha, wakil pekerja, dan anggota mahkota yang terdiri dari profesor bidang ekonomi, finansial, hukum dan sosial. (es/es)