.webp)
Ketua Umum (Ketum) PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan tidak ada tekanan dalam pengambilan keputusan menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Haedar mengatakan pihaknya terbiasa menghadapi kritik.
Haedar menerangkan tawaran pengelolaan tambang dikaji selama dua bulang. Dari forum itu, muncul pro kontra hingga akhirnya diputuskan Muhammadiyah siap mengelola tambang.
"Kami terbiasa dengan situasi seperti itu, demo maupun kritik sekeras apapun kami hadapi secara moderat. Begitu juga ada pandangan yang pro, pandangan-pandangan konstruktif dengan berbagai argumen, bahkan data, dan fakta yang hidup tentang nilai positif dari pengelolaan tambang ini," ujar Haedar, dalam jumpa pers, Minggu (28/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita hadapi secara elegan, seksama. Maka kalau kami mengambil langkah bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial. Berbagai aspek semua kita himpun. Jadi pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang dua pandangan itu hidup," sambungnya.
Dia menuturkan keputusan Muhammadiyah satu kesatuan dengan pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh. Bahkan, pihaknya juga membentuk tim yang diketuai Muhadjir Effendy selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Sebelumnya, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memastikan pengelolaan tambang akan disertai dengan monitoring, evaluasi, hingga penilaian manfaat serta kerusakan bagi masyarakat.
"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadah, maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah," kata Abdul Mu'ti.
Abdul Mu'ti menjelaskan, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah akan menerapkan model usaha 'not for profit' sehingga keuntungan akan dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.
Selain itu, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, dan keberpihakan kepada masyarakat dan Persyarikatan melalui perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.
