.webp)
Ketua Komite Arsitek Muda Architects Regional Council Asia (ARCASIA), Denny Setiawan menyoroti rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Ia menilai saat ini belum saatnya untuk BMAD diterapkan.
"Ini upaya yang baik buat pemerintah untuk melindungi pasar dalam negeri utamanya mereka yang memproduksi keramik di dalam negeri. Saya setuju kepada para ekonom itu bahwa ini belum saatnya, belum saat yang tepat karena kesiapan produsen keramik dalam negeri kita belum sesiap itu untuk memenuhi semua kebutuhan keramik pasar dalam negeri sendiri," ujar Denny, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (27/7/2024).
Denny mengatakan meskipun tujuan pengenaan BMAD untuk melindungi industri dalam negeri, namun hal itu perlu lebih dulu dibuktikan apakah terjadi dumping atau tidak. Terlebih menurutnya jika BMAD diterapkan potensi kelangkaan dan harga keramik melambung tinggi bisa saja terjadi, mengingat produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Denny mengatakan efek lain dari pengenaan BMAD 200% biaya membangun rumah menjadi lebih mahal. Hal ini lantaran karena untuk membangun rumah bisa mencapai harga 6-7 juta per m2.
"Jadi kalau kita melihat membangun sekarang tidak bisa lagi dengan biaya yang murah, karena untuk satu meter persegi bangunan itu harganya sudah lebih dari 6 sampai 7 juta dengan keramik yang biasa keramik yang impor dari Cina itu tadi," ujarnya.
Denny menilai implementasi BMAD itu bisa saja dilakukan jika produsen keramik dalam negeri sudah mampu memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar.
"Jadi rasanya belum tepat di saat masih banyak orang-orang yang belum bisa punya rumah yang layak, dari sisi profesi arsitek saya merasa kebijakan ini sebaiknya ditunda dulu sampai kita benar-benar siap dan produsen dalam negeri siap untuk menggantikan keramik-keramik Cina yang datang itu," tegasnya.
Denny juga mendorong agar pemerintah bisa membantu menggenjot produksi dalam negeri dengan melakukan hilirisasi bahan baku keramik yaitu kaolin. Menurut Denny keramik dimiliki Indonesia secara melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal.
"Kita sebenarnya bisa melakukan hilirisasi di lini ini, karena sebenarnya kita punya sumber daya yang cukup untuk bisa membuat keramik sendiri. Jadi rasanya pemerintah justru alih-alih menstop produk dari Cina kita fokuskan kepada bagaimana membesarkan produsen-produsen keramik yang ada di dalam negeri," tuturnya
.
