.webp)
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tengah mengkaji sekolah swasta mana yang bisa digratiskan. Pimpinan DPRD DKI mendukung hal itu.
"Pertama-tama, saya mungkin mau bilang alhamdulillah, bila memang rencana menggratiskan sekolah swasta bisa direalisasikan meskipun bertahap dengan memilih sekolah swasta mana saja yang bisa gratis," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta F-Gerindra, Rani Mauliani, kepada wartawan, Jumat (26/7/2024).
Rani menyinggung persoalan PPDB online yang berimbas pada siswa yang tidak mampu tidak mendapatkan sekolah negeri. Hal itu, kata dia, membuat siswa yak tak mampu terpaksa masuk sekolah swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal tersebut mungkin bisa jadi solusi persoalan PPDB online yang kenyataan di lapangan banyak warga yang lebih membutuhkan sekolah gratis malah justru tidak dapat sekolah negeri dan terpaksa ke swasta yang secara biaya memang lebih mahal," katanya.
Dengan adanya sekolah swasta gratis itu, Rani berharap anak-anak di Jakarta bisa terpenuhi pendidikannya. Dia berharap wacana itu segera direalisasikan.
"Sehingga harapan anak-anak Jakarta untuk tetap bersekolah meskipun tidak masuk negeri bisa terpenuhi dan menyelesaikan masalah urusan sekolah sehingga para siswa tetap bisa berpendidikan dengan percaya diri setara karena adanya kesamaan fasilitas antara sekolah negeri maupun swasta dan semoga bisa semua sekolah negeri maupun swasta gratis semua suatu hari nanti," jelas Rani.
"Semoga juga bisa jadi legacy Pak Pj Gubernur di sisa masa baktinya meskipun mungkin rencananya baru akan terasa tahun ajaran ke depan," imbuhnya.
Rani juga mengusulkan agar sistem penerimaan peserta didik baru dikembalikan menjadi sistem rayon. Sebab, menurutnya, sistem PPDB zonasi melalui online banyak dikeluhkan.
"Saya aja kadang masih kurang paham sama hasil PPDB. Sampai saya pernah bilang mending kembalikan ke rayon aja meski hasilnya sama tapi stresnya beda, ortu sudah paham sekolah mana saja yang sesuai rayon dan tidak terlalu banyak jalur untuk mencari sekolah," pungkasnya.
PDIP: Angka Putus Sekolah di Jakarta Naik
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta F-PDIP Ima Mahdiah menilai angka anak putus sekolah di Jakarta naik karena masalah biaya. Hal itu, kata dia, bisa diatasi dengan menggratiskan sekolah swasta kepada siswa yang tidak mampu.
"Sudah (dibahas di Komisi E), justru ini usulan dari kami karena angka putus sekolah semakin meningkat di Jakarta," kata Ima saat dihubungi terpisah.
 Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahdiah (Foto: Situs DPRD DKI Jakarta) |
Ima berharap jumlah sekolah swasta gratis harus disesuaikan dengan siswa yang tidak mampu. Sehingga, kata dia, siswa yang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah.
"Jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan warga tidak mampu yang tidak terdaftar di sekolah negeri," jelasnya. Digratiskan sekolah swasta untuk yang tidak mampu," jelas dia.
Lihat juga Video 'Miris, Penampakan SDN 2 Karangpatihan Sudah Reyot dan Mau Ambruk':
Sebelumnya, Disdik DKI Jakarta mengungkapkan alasan mengkaji kebijakan biaya pendidikan di sekolah swasta gratis. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kebijakan itu untuk menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi warga Jakarta.
"Juga demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas. Dengan seperti itu semua punya kesempatan yang sama bisa gratis," kata Budi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/7).
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal memetakan sekolah swasta yang bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk kebijakan sekolah gratis. Sejauh ini rencana kebijakan sekolah swasta gratis itu masih dalam tahap diskusi dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta.
"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Tentunya nanti kami lihat (sekolah swasta) yang mana yang harus kami kerja samakan dengan DKI," kata Heru kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta,Kamis(25/7).
Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki program PPDB bersama yang memungkinkan calon peserta didik baru yang memenuhi sejumlah syarat mendaftarkan diri di sekolah swasta dan biayanya akan ditanggung Pemprov DKI. Kini, Pemprov DKI sedang mengkaji untuk menggratiskan sekolah swasta, bukan sekadar membiayai pelajar yang memenuhi syarat saja.
