.webp)
Dirjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani mendorong agar anak muda ikut terlibat dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Caranya dengan tak ragu melaporkan apabila menemukan pelanggaran, dan membantu menyebarkannya ke publik luas.
"Mereka (anak muda) juga bisa menyampaikan informasi siapa pelaku kejahatan ini melalui sosmed dan sebagainya. Mereka bisa menggunakan pendekatan public disclosure. Artinya mereka menyampaikan informasi ke publik sudah terjadi pelanggaran, dilakukan oleh siapa," katanya dikutip dari tayangan detikSore 'Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan, Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, dan Pelibatan Masyarakat', Jumat (26/7/2024).
Menurut Rasio anak muda, khususnya generasi Z dan milenial memiliki kemampuan untuk bisa melawan kejahatan LHK. Apalagi ini menyangkut masa depan mereka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena yang bisa merasakan dampak secara langsung salah satunya mereka (generasi Z dan milenial). Dan mereka akan hidup dalam waktu yang panjang. Tentu kalau ini tidak ditangani secara serius, mereka akan menjadi korban," terangnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan dampak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya merusak ekosistem. Di sisi lain juga dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat bahkan menimbulkan kerugian bagi negara.
Rasio menilai kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan seringkali terorganisir dan melibatkan kejahatan lainnya. Karena itu perlu upaya bersama dalam memeranginya, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi masyarakat khususnya anak-anak muda bisa ikut berperan aktif di dalamnya.
"Kita bicara illegal logging illegal mining ,itu kan bisa ada kaitannya dengan korupsi, pencucian uang. Ini merupakan kejahatan yang sangat serius, kejahatan yang terorganisir yang harus kita tangani bersama," tuturnya.
Dalam hal ini, pihaknya juga telah membentuk tim satgas khusus yang bertugas memantau dan memberikan tindakan tegas bagi pelaku kejahatan.
"Ini tentu akan kami lakukan penindakan. Misalnya terkait pencemaran udara. Banyak kegiatan yang berpotensi melanggar pencemaran udara, kami hentikan," tuturnya.
Sebagai informasi penegakan hukum lingkungan dan kehutanan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam gelaran Festival LIKE ke-2. Acara ini akan digelar di Jakarta Convention Center pada 8-11 Agustus 2024 mendatang.
(prf/ega)
