LSM dan Korban Banjir Tolak Relokasi

Jakarta - Sejumlah LSM dan korban banjir Jakarta menuntut pemerintah bertanggung jawab atas banjir besar yang melanda 2 Februari lalu. Mereka juga menolak rencana relokasi warga yang tinggal di bantaran kali.Pernyataan itu disampaikan sejumlah LSM dan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Kota yang Manusiawi di Kantor LBH, Jalan Mendut, Jakarta, Kamis (22/2/2007)."Pemerintah gagal dalam menganalisa, mengantisipasi banjir. Bahkan saat banjir itu datang," kata pengacara publik LBH Jakarta, Resa F Hutabarat.Bukannya bertanggung jawab, imbuh Resa, pemerintah malah berlindung di balik Perpres 83/2005 tentang Bakornas Penanggulangan Bencana. Padahal di lapangan tidak jelas pembagian tugas sejumlah instansi pemerintah dalam menangani banjir.Bahkan masyarakat tidak mendapat bantuan resmi. Bantuan hanya datang dari swadaya masyakarat."Untuk itu kita mendesak pertanggungjawaban pemerintah dan pemulihan korban banjir," katanya.Mereka juga menyayangkan sikap pemerintah yang menyalahkan masyarakat yang tinggal di bantaran kali sebagai penyebab utama banjir, sehingga berencana melakukan relokasi.Padahal hingga kini daerah resapan air banyak dibangun pusat perbelanjaan dan pemukiman mewah. "Kenapa bukan pemukiman mewah dan pusat perbelanjaan yang direlokasi," katanya.Relokasi dan penggusuran pemukiman di bantaran kali justru menunjukkan kekacauan pemerintah dalam berpikir, karena jelas-jelas mengkambinghitamkan orang kecil.Sebelumnya, warga korban banjir dari Cipinang, dan beberapa daerah di Jakarta Barat sempat mengadukan nasib mereka saat banjir. Tidak ada satu pun bantuan dari pemerintah yang sampai saat mereka menderita. (umi/sss)