Yusril: KPK Juga Harus Dibersihkan

Jakarta - Meski membantah berkonflik dengan pimpinan KPK, Yusril Ihza Mahendra belum menganggap masalahnya sudah selesai. Ia pun mendesak lembaga itu juga 'dibersihkan' dari KKN. Desakan di atas dikaitkan dengan janji Presiden Susilo B. Yudhoyono (SBY) di awal pemerintahnya, bahwa program 'pembersihan' akan dimulai dari halaman kompleks Istana Kepresidenan. "Di halaman barat ada Setneg, di situ sudah beberapa kali dibersihkan KPK di antaranya kasus (dugaan mark up biaya penyelenggaraan) KAA. Di tengah sini Rumah Tangga Kepresidenan, sudah dibersih-bersihkan juga. Ada kasus pengadaan alat AC dan Cebu. Yang belum kan bagian sana yang ada kantor KPK. Ya bersihkanlah sekalian," ujar Yusril. Hal tersebut ia sampaikan pada wartawan usai mengikuti upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang RI Adipradana oleh Kepala Negara ke PM Malaysia, Abdullah Badawi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/1/2007). Yusril kemudian merujuk pernyataan pakar telematika Roy Suryo, bahwa biaya sebesar Rp 34 miliar untuk pengadaan alat penyadap telepon seluler terlalu mahal. Ia sendiri saat menjabat sebagai Menkumham mengaku pernah akan membeli perangkat serupa bersama Polri untuk operasi anti terorisme. "Biayanya ya seperti kata Roy Suryo itu, sekitar Rp 8-12 miliar," ungkapnya. Karenanya Yusril mendesak Timtas Tipikor dan BPKP mengambil inisiatif melakukan pemeriksaan ada tidaknya unsur korupsi dalam praktek penunjukan langsung oleh KPK tersebut. Mulai dari prosedur penunjukan langsung, verifikasi pihak pemasok sampai harga yang diputuskan. "Menurut saya ini tidak perlu menunggu aduan. Saat memeriksa dugaan mark-up di Cebu. Juga tidak ada yang melaporkakan ke Timtas Tipikor," tandasnya. (lh/nrl)