.webp)
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Merry Hotma meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menambah guru budi pekerti di sekolah. Pasalnya, 80% pelajaran yang terlibat tawuran merupakan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Hal itu disampaikan Merry dalam rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di gedung DPRD DKI pada Selasa (23/7/2024). Penambahan guru baru budi pekerti itu guna membentuk karakter siswa yang baik dan berbudi pekerti.
"Bapak tolong, kalau memang itu belum ada pergub, mungkin boleh diusulkan kepada Pak Gubernur," kata Merry.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasalnya, kata Merry, 80% pelaku tawuran di Jakarta adalah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Jadi banyak penerima yang tak layak karena melakukan pelanggaran kesiswaan.
"Guru Budi Pekerti, karena begini pak, 80% pelaku tawuran itu adalah yang menerima KJP. Artinya apa? Ini saya dapat data dari dinas ketika kami reses. 80% pelaku tawuran adalah penerima KJP," ujarnya.
Ia mengatakan seharusnya bantuan dana pendidikan itu digunakan untuk keperluan sekolah dan membantu meringankan biaya orang tua.
"Tapi sekarang semua meleset. Artinya Pak Kadis, sudah sangat rawan attitude karakter mental anak kita. Maka itu guru-guru agama dari seluruh agama yang ada di Indonesia, yang ada di siswa kita dan budi pekerti, itu tolong diperhatikan Pak, diperhatikan," imbuhnya.
Selain itu, ia meminta Dinas Pendidikan Jakarta menambah guru agama di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Sebab, guru agama Kristen, Buddha, dan Hindu masih kurang di Jakarta.
Pasalnya, di sekolah negeri ada yang mengampuh mata pelajaran di luar agama Islam. "Itu tolong masukkan. Karena Pak, fakta di lapangan, siswa di DKI Jakarta di negeri, ini 4-5 agama ini ada," tuturnya.
Simak Video 'Cerita Heru Benahi 1 Juta Penerima KJP Tak Tepat Sasaran: Ada Anak Pejabat':
