.webp)
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menjelaskan pentingnya digitalisasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022.
Dalam kegiatan Government Procurement Forum and Expo (GPFE) di Yogyakarta, Rabu (17/7), pria yang akrab disapa Hendi ini mengungkapkan salah satu inisiatif utama dalam digitalisasi adalah pengembangan platform katalog elektronik. Pengembangan ini memastikan setiap produk yang terdaftar menampilkan informasi terkait TKDN, PDN, dan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK).
"Dengan lebih dari 7,5 juta produk tayang pada tahun 2023 dan nilai transaksi mencapai Rp 196,7 Triliun, katalog elektronik menjadi instrumen yang vital dalam memastikan ketersediaan barang/jasa yang sesuai dengan kebijakan nasional," jelas Hendi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya juga melakukan peningkatan pengawasan melalui katalog elektronik versi 6 yang dilengkapi dengan fitur E-Audit. Ia berharap sistem ini dapat memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengadaan pemerintah, terlebih dengan adanya modus transaksi seperti pembelian berulang, pembelian produk baru, dan proses negosiasi instan.
Berdasarkan catatan tahun 2023, belanja PDN telah mencapai Rp 582,55 Triliun, sedangkan belanja produk UMK-Koperasi mencapai Rp 275,72 Triliun. Menurutnya, capaian ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi domestik melalui pengadaan pemerintah.
Lebih lanjut,ia mengungkapkan Government Procurement Forum and Expo (GPFE) 2024 yang digelar berdampingan dengan Hospital Procurement Forum and Expo (HPFE) 2024 di Jogja Expo Center (JEC) pada 17-19 Juli 2024 ini menyoroti sejumlah isu terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Khususnya terkait transformasi pengadaan di Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi telah mengamanatkan LKPP untuk meningkatkan penggunaan PDN dan produk UMKK. Jokowi juga mengamanatkan agar proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien.
Hendi berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang komunikasi dan promosi bagi para penyedia barang/jasa di Indonesia, tetapi juga menjadi wadah untuk merespons arahan Presiden terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Ia mengatakan GPFE 2024 juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong penggunaan katalog elektronik secara maksimal.
"Dengan semangat 'Belanja Cepat, Cara Tepat', harapannya ke depan implementasi digitalisasi dalam pengadaan pemerintah dapat semakin memperkuat integritas dan keandalan pengadaan barang/jasa di Indonesia," pesannya.
Dengan hadirnya kegiatan ini, ia berharap seluruh pihak dapat terus berinovasi dan berkolaborasi mencapai tujuan bersama untuk pengadaan yang lebih baik dan lebih kredibel di masa depan. Hasil nyata yang diharapkan adalah peningkatan belanja PDN dan UMKK untuk menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ekonomi domestik melalui PBJ pemerintah.
(ega/ega)
