Perguruan Swasta Protes Yayasan Pendidikan Jadi Nirlaba

Jakarta - Tak rela yayasan pendidikan disamakan dengan badan usaha, Badan Masyarakat Perguruan Swasta (BMPS) Pusat protes ke Wapres Jusuf Kalla. BMPS siap ajukan uji materi ke MK.Uji materi akan dilakukan jika pemerintah dan legislatif tidak menghapus penjelaskan dalam UU 28/2004 tentang Perubahan UU 16/2001 yang menyebutkan yayasan pendidikan merupakan badan usaha yang bersifat nirlaba."Hal ini tidak sesuai dengan fakta sosial di yayasan pendidikan," ujar Ketua Umum BMPS Pusat A Fathoni Rodli usai bertemu Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (21/2/2007).Menurut Fathoni, karena dianggap sebagai badan usaha, maka pengurus yayasan setiap tahun mendapat tagihan dari Ditjen Pajak.Dia mencontohkan soal pemberian BOS dari pemerintah pusat yang dikenakan PPh sebesar 15 persen. Karena itu banyak yayasan yang menolak mendapatkan BOS, karena akan nombok."Yayasan nggak berani memotong dari murid-murid, yang ada yayasan hanya nombok. Karena itu yayasan kebanyakan menolak BOS dari pemerintah pusat," katanya.Selain mendesak pemerintah dan legislatif menghapus penjelasan yang menganggap yayasan sebagai badan usaha, BMPS Pusat juga mengingatkan pemerintah segera melaksanakan hak proporsional anggaran. Terutama dalam memprioritaskan minimal 20 persen dari APBN untuk dana pendidikan dan 20 persen dari APBD.Menanggapi hal ini, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah masih kesulitan dan belum siap memberikan 20 persen APBN untuk pendidikan. (umi/sss)