Referendum Timtim dari Habibie Kejutkan PBB

Denpasar - Keputusan Presiden BJ Habibie memberikan opsi referendum kepada Timor Timur tahun 1999 sangat mengejutkan dunia internasional, termasuk PBB. Kembali Diungkap, keputusan tersebut dipicu surat PM John Howard. Demikian disampaikan Duta Besar Indonesia di Portugal FX Lopes da Cruz dalam dengar pendapat terbuka di hadapan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di hotel Sanur Paradise, Denpasar, Selasa (20/02/2007). "Pernyataan referendum Presiden Habibie ini bukan saja mengagetkan orang Timor Timur yang pro-integrasi tetapi juga mengejutan masyarakat dalam dan luar negeri, termasuk Portugal dan PBB yang pada waktu itu sedang merumuskan suatu formulasi dalam mempersiapkan Timor Timur sebagai daerah otonomi di bawah Indonesia dan pengawasan PBB serta keterlibatan Portugal," kata Lopes. Lopes yang juga Ketua Barisan rakyat Timor Timur (BRTT) pasca jajak pendapat 1999 mengatakan, referendum menjadi sebuah ironi bagi rakyat Timor Timur. Mereka terbagi dua kubu, yaitu kelompok satu tetap mempertahankan memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur dan kelompok lain mempertahankan Timor Timur sebagai bagian integral dari Indonesia. "Masing-masing pihak melihat referendum sebagai suatu yang perlu dimenangkan apapun harganya dan segala cara untuk meraih kemenangan. Hal ini membuat masing-masing kelompok memperkuat diri," katanya. Seperti penyataan mantan Menlu Ali Alatas di hadapan KKP, Lopes juga mengatakan bahwa keputusan referendrum yang dikeluarkan Habibie dipicu oleh surat dari PM Australia John Howard. "Surat PM John Howard menjadi pemicu utama atau penyebab yang mendasari keputusan Habibie yang memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri, apakah bersatu dengan Indonesia atau keluar dari Indonesia," kata Lopes. "Keberadaan Timor-Timur di NKRI tidak lagi dianggap sebagai hal yang penting secara politik tetapi diukur secara ekonomi semata. Pertanyaan utama adalah apa untungnya mempertahankan suatu wilayah seperti Timor Timur bagi Indonesia. Kesempatan ini digunakan oleh PM John Howard mengirim surat ke Presiden Habibie," imbuh Lopes. Dengar Pendapat terbuka KKP tahap kedua akan digelar pada bulan Maret atau April 2007 dengan kemungkinan akan mendengarkan keterangan mantan Menhankam/Pangab Jenderal Purn Wiranto. (gds/djo)