Yusril Tak Punya Etika Politik

Jakarta - Etika politik Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dipertanyakan. Manuvernya melaporkan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, dinilai tidak pada tempatnya.Hal itu disampaikan Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Bivitri Susanti, usai diskusi dengan DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2007).Sebab kebijakan KPK dalam kasus penunjukkan langsung alat penyadap sudah mendapat izin presiden yang notabene rekomendasinya berasal dari Yusril sendiri."Ya itu, etika politiknya Yusril tidak benar. Kalau benar suratnya itu rahasia, berarti kan membocorkan," cetus Bivitri usai diskusi di DPD.Menurutnya, Presiden SBY pasti gerah dengan langkah yang dilakukan menterinya tersebut. Karena itu SBY harus mempertimbangkan untuk mengganti Yusril. "Pasti ada gerakan juga terkait langkah Yuril dari presiden," katanya.Kasus Yusril dan Ruki, kata dia, sudah menjadi konsumsi publik. Aparat penegak hukum harus menuntaskannya agar kasus ini tidak simpang siur. "Ini tetap harus diungkap karena sudah jadi domain publik," kata dia.Yuril menyedot perhatian banyak pihak karena manuvernya setelah diperiksa KPK dalam kasus penunjukan langsung proyek pengadaan alat sidik jari di Depkumdang tahun 2004 (kini Depkum HAM) kala Yusril masih menjabat Menkumdang.Suami perempuan blasteran Jepang-Filipina Rika Tolentino Kato ini kemudian menyambangi kantor KPK guna mempersoalkan penunjukan langsung Ruki atas proyek pengadaan alat penyadapan. (umi/sss)