.webp)
Seratusan guru honorer di DKI Jakarta diberhentikan oleh Dinas Pendidikan. Komisi E DPRD DKI Jakarta akan memanggil Disdik soal pemecatan tersebut.
"Jika benar terjadi PHK terhadap guru honorer, kami sangat menyesalkan hal tersebut. Kami DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan Pemda DKI untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan diambil langkah tersebut," ucap Anggota Komisi E DPRD DKI dari PKS, Abdul Aziz, Senin (15/7/2024).
Menurut Aziz mengingatkan, jangan sampai kebijakan cleansing guru honorer kontraproduktif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan sampai kebijakan tersebut menjadi kontraproduktif pada dunia pendidikan di Jakarta yang saat ini kita sama-sama lakukan perbaikan," ujarnya.
Aziz meminta agar Dinas Pendidikan menjelaskan masalah itu saat dipanggil DPRD DKI. Selain itu, dia meminta agar kebijakan tersebut ditunda.
"(Disdik) menjelaskan tentang kebijakan tersebut pada DPRD DKI, dan masyarakat, Kedua menunda kebijakan tersebut sampai terpilih dan dilantik gubernur baru di DKI," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menceritakan kronologi pemutusan kontrak kerja guru honorer di Jakarta. Pemutusan itu terjadi saat sekolah memulai tahun ajaran baru.
"Pada 5 Juli, hari Jumat. Itu ada guru anggota kami P2G di Jakarta mendapat pesan WhatsApp dari kepala sekolahnya, bahwa sekolah itu sudah tidak menerima honorer lagi. Si guru ini dinyatakan tidak bisa ngajar lagi kira-kira gitu, cuma bahasanya halus," kata Iman saat dihubungi, Selasa (16/7)
.
"Dia dibilang sudah tidak bisa mengajar lagi, di hari pertama tahun ajaran baru tersebut, plus diberikan broadcast dari kepala sekolah tersebut kepada guru honorer. Setelah diumumkan mereka tidak boleh lagi mengajar, mereka disuruh mengisi formulir cleansing tersebut. Ibaratnya kayak ditembak, disuruh gali kuburan sendiri," sambungnya.
Dia melihat saat ini Indonesia sedang terjadi pemberhentian massal guru-guru honorer dengan cara masing-masing di tiap daerah. Hingga saat ini, total sudah ada 107 guru honorer di seluruh DKI Jakarta yang terkena 'cleansing honorer'.
Respons Dinas Pendidikan
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin buka suara soal adanya kebijakan cleansing honorer bagi guru honorer di DKI Jakarta. Dia menegaskan bahwa Dinas Pendidikan sejak 2017 sudah mengeluarkan instruksi soal pengangkatan guru harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
"Sejak tahun 2017 sampai 2022 sudah mengeluarkan instruksi bahwa pengangkatan guru harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan," kata Budi saat dihubungi, Selasa (16/7/2024).
Di sisi lain, Budi mengatakan saat ini guru honorer diangkat oleh kepala sekolah tanpa adanya rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Biaya yang dikeluarkan pihak sekolah untuk menggaji guru honorer berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2024, ditemukan peta kebutuhan guru honor yang tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor.
"Guru honorer saat ini diangkat oleh Kepsek tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Yang dibiayai oleh dana BOS. Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK," ungkapnya.
Budi menjelaskan bahwa terhitung sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta telah melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah DKI Jakarta sesuai dengan Pasal 40 (4) Permendikbud No 63 Tahun 2022.
(aik/idn)
