.webp)
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno buka suara terkait mencuatnya wacana Pemerintah soal pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar bantuan yang digelontorkan tepat sasaran. Eddy meminta Pemerintah tak membuat resah rakyat.
"Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi," kata Eddy Soeparno dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).
Eddy menjelaskan wacana ini sebenarnya sudah didorong oleh Komisi VII DPR sejak tiga tahun lalu. Menurutnya, DPR sudah menilai ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM bersubsidi selama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat. Memang kami sudah menyuarakan agar subsidi BBM itu dievaluasi sejak tiga tahun lalu. Karena 80% pengguna pertalite BBM bersubsidi itu masyarakat yang tidak berhak," jelas Legislator dari Dapil Jawa Barat III tersebut.
Lebih lanjut, Eddy meminta Pemerintah satu suara saat hendak mengeluarkan kebijakan, termasuk soal BBM bersubsidi. Sehingga, kata dia, masyarakat tidak menjadi bingung karena informasi yang simpang siur.
"Pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan 'pembatasan BBM bersubsidi' ini secara baik kepada publik agar jangan sampai menimbulkan kebingungan bahwa seluruh kelompok masyarakat akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi. Jangan bikin resah rakyat," pesan Eddy.
"Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi," lanjut dia.
Eddy pun menegaskan sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang seperti misalnya isu kenaikan harga BBM. "Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok," imbuhnya.
Lebih lanjut, Eddy mengatakan Komisi VII akan mendorong Pemerintah untuk melakukan revisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Setidaknya ada dua hal penting yang perlu dicantumkan, yakni:
(1) Kategori atau kriteria kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak menkonsumsi BBM bersubsidi
(2) Sanksi yang diberikan kepada mereka yang masih membeli atau menjual BBM bersubsidi yang bertentangan dengan Perpres itu.
"Saya kira, kita juga menanti revisi Perpres tersebut. Namun lagi-lagi saya tekankan untuk lakukan sosialisasi segera agar masyarakat tidak salah paham," ujar Eddy.
Pimpinan Komisi Energi DPR itu kembali mengingatkan bahwa wacana larangan pembelian BBM bersubsidi ini berlaku hanya untuk masyarakat kelas menengah ke atas atau masyarakat mampu.
"Kebijakan ini dikeluarkan agar anggaran subsidi yang telah dikeluarkan Pemerintah itu tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," sebutnya.
"Tegaskan bahwa yang dikenakan larangan pembelian BBM bersubsidi hanya masyarakat kelas menengah ke atas (masyarakat mampu)," lanjut Eddy.
Sebelumnya, wacana kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pertama kali dikeluarkan oleh Menko Marvest Luhut B. Pandjaitan melalui unggahan di akun Instagram resmi miliknya. Ia mengatakan Pemerintah akan memulai pembatasan ini pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Namun, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menyatakan hal tersebut masih dalam pembahasan dan belum menjadi suatu keputusan.
"Jadi terkait PP 191 ini dalam pembahasan. Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan," ungkap Airlangga di Jakarta pada Kamis (11/7) kemarin.
Jokowi Tegaskan Belum Pernah Rapat soal BBM Subsidi
Wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024 telah ditepis langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya sampai sekarang belum ada satupun rapat membahas kebijakan tersebut beberapa waktu ke belakang.
Menurutnya sampai saat ini pun dirinya belum terpikir untuk mendorong kebijakan pembatasan subsidi BBM secepat itu.
"Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7).
(maa/maa)
