.webp)
Rapat paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 berlangsung panas. Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, menyebut momen itu jadi puncak kekecewaan terhadap kepemimpinan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti.
"Karena selama hampir lima tahun ini kita cukup diam, dengan kepemimpinan yang sangat otoriter, semuanya harus dipaksakan hanya untuk kepentingan pribadi pimpinan DPD RI. Puncaknya pada saat sidang paripurna. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada keinginan dari kesewenangan pimpinan untuk memaksakan diri untuk mengesahkan Tata Tertib yang mereka rancang dan susun sendiri," kata Hasan Basri saat jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).
Hasan Basri menilai Tata Tertib (Tatib) DPD berkaitan dengan pemimpin DPD ke depan yang diduga ada unsur kepentingan. Sedangkan banyak di antara senator yang tidak sepakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa sampai demikian? Karena proses pembentukan sebuah peraturan perundangan itu ada mekanisme dan aturannya. Seperti kemarin UU omnibus law kenapa kalah di MK? Karena ada proses yang tidak dilalui, ini sama," jelas dia.
Kata Hasan, urusan Tata Tertib semestinya dibawa oleh panitia khusus (pansus), bukan timja (tim kerja). Terlebih deklarasi yang dilakukan sejatinya sudah melanggar Tata Tertib.
"Kalau di DPD RI itu, sebuah UU apalagi mengatur internal kemarin itu kita duga sengaja dibuat seperti itu oleh mereka ingin mengesahkan Tata Tertib. Karena sebelumnya mereka sudah deklarasi calon pimpinan, yang sebenarnya deklarasi ini pun melanggar Tata Tertib, karena yang masih kita pakai Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2022," ungkapnya.
Hasan menjelaskan, pemilihan pimpinan di dalam DPD menggunakan sistem subwilayah. Sedangkan hal ini disebut ingin diubah atas kemauan sebagian pimpinan DPD.
"Dengan kewenangan-wenangan sendiri, dengan otoriternya sendiri, dengan membentuk timja, dalam sidang paripurna itu, timja tidak berhak menyampaikan sesuatu di situ, karena timja itu prosesnya hanya sampai pada alat kelengkapan itu sendiri. Misalnya, saya Ketua Umum Komite III, menentukan timja, maka timja itu menyampaikan kepada pimpinan, nanti pimpinan yang akan mengumumkan (hasil)," jelas dia.
Selanjutnya, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan panasnya rapat paripurna masih berkaitan dengan masalah pada sehari sebelumnya. Yorrys menyebutkan rapat sehari sebelumnya memakan waktu hingga tujuh jam karena perbedaan pandangan anggota terhadap Tatib.
"Dalam sejarah perjalanan 5 tahun saya sebagai anggota panmus baru pertama kali kemarin. Biasanya panmus agenda itu setelah rapat pimpinan pimpinan itu 1 jam, membaca surat-surat yang masuk. Kemudian menetapkan jadwal. Tetapi hari kemarin itu, rapat panmus dari jam 1 siang sampe dengan jam setengah 10 malam, lebih dari 7 jam. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perbedaan prinsip tentang Tatib itu sendiri," ungkap Yorrys.
"Ini jadi berkepanjangan sampai ada dinamika yang mencuat. Banyak hal-hal yang kalau kita membuka itu, saya mencoba kewibawaan tertentu tidak membuka aib perorangan. Dan kita sudah sampaikan terutama sendiri. Kalau kita tidak bisa selesaikan pada hari itu hari Kamis maka akan berdampak pada hari Jumat dan itu ternyata terbukti," ucapnya.
Menurut Yorrys, kondisi DPD RI kini terbagi dalam dua kekuatan. Pertama kelompok perubahan yang kebanyakan incumbent, dan kedua kelompok pro terhadap LaNyalla.
"Jadi ada dua kekuatan sekarang, kelompok status quo dan kelompok perubahan," ucapnya.
(rfs/rfs)
