.webp)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menetapkan periode pengusulan unit/satuan kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mulai 18 hingga 31 Juli 2024.
"Oleh karenanya, kami mengimbau seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk dapat mengusulkan unit kerja strategis di instansi Bapak/Ibu sekalian untuk menjadi unit kerja Zona Integritas menuju WBK/WBBM," ujar Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).
Pria yang akrab disapa Anas itu menjelaskan pembangunan ZI menuju WBK & WBBM merupakan salah satu arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya, dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat reformasi birokrasi.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menjelaskan terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar unit atau satuan kerja dapat diusulkan menuju WBK atau WBBM.
Pada tingkat instansi pemerintah, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pada tahun 2023 atas Laporan Keuangan tahun 2022 minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Syarat selanjutnya adalah predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB pada tahun 2023 minimal B untuk usulan menuju WBK dan BB untuk usulan menuju WBBM.
Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) hasil evaluasi Kementerian PANRB pada tahun 2023 minimal kategori CC pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan B pada K/L untuk usulan menuju WBK, serta minimal B pada Pemda dan BB pada K/L untuk usulan menuju WBBM.
"Kriteria lainnya pada tingkat instansi pemerintah adalah tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat minimal level tiga," imbuh Erwan.
Erwan juga menegaskan Kementerian PAN-RB tidak menerima pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam bentuk dokumen fisik atau hard copy. Dia juga mengimbau agar setiap instansi pemerintah melakukan pengusulan unit kerja dengan cermat.
"Pengusulan hanya dapat dilakukan satu kali melalui salah satu akun instansi pemerintah yang digunakan untuk login portal RB nasional," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Kamaruddin mengatakan bahwa Kementerian PANRB akan fokus pada unit pelayanan strategis khusus untuk pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan One Local Government One ZI (OLGOZI) serta untuk mendukung aksi prioritas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK),
Unit-unit tersebut mencakup Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. unit kerja yang menyelenggarakan sistem administrasi manunggal satu atap, unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu, unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan Pendidikan, dan unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan ketenagakerjaan.
"Dengan demikian harapannya, semakin banyak pemerintah daerah yang mendapat kesempatan untuk mengusulkan unit kerjanya," pungkas Kamaruddin.
(akd/akd)
