Konflik Yusril-Ruki Cederai Kredibilitas Pemerintah

Pangkal Pinang - Perseteruan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dengan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menyita perhatian elit parpol. Ketua DPP PAN Soetrisno Bachir (SB) menilai konflik keduanya mencederai kredibilitas pemerintah."Supaya pemerintah ini kuat, sebaiknya hal-hal seperti itu dihindari. Karena selain dapat mengganggu kinerja pemerintah tapi juga merusak kredibilitas," ujar SB kepada wartawan usai kunjungan kampanye pilkada PAN di Bandar Udara Depati Amir Pulau Bangka, Bangka Belitung, Minggu (18/2/2007).Menurut SB, sikap kedua elit pemerintah tersebut juga telah mengabaikan nilai-nilai kepatutan berbicara. "Pernyataan-pernyataan mereka mengabaikan kepantasan berkomunikasi di depan publik," katanya.Bagi SB, sikap yang ditunjukkan kedua pejabat negara itu menjadi pendidikan demokrasi yang buruk terhadap masyarakat. "Kalau pemimpinnya konflik, masyarakat juga bisa akan konflik. Tidak baik buat pendidikan demokrasi kita," tegas SB.Kesalahpahaman yang terjadi antar keduanya, tambah SB, sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi yang baik tanpa harus 'bertengkar' di depan publik."Kalau ada pelanggaran pidana, ya diselesaikan secara hukum. Bukan dengan saling lempar statement politik," tandas pengusaha batik asal Pekalongan ini.Konflik Yusril-Ruki berawal saat suami Rika Kato tersebut diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dalam penunjukan langsung pengadaan alat sidik jari di lingkungan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan. Yusril diperiksa KPK pada Kamis 15 Februari 2007 kemarin.Yusril mengancam untuk mengadukan Ruki jika kebijakannya saat menjabat Menkumdang dipersoalkan KPK. Pada Jumat 16 Februari 2007, Yusril membuktikan ancamannya dengan balik mengadukan ketua KPK tersebut atas dugaan korupsi dalam penunjukkan langsung alat penyadapan (interseption) telepon seluler tahun 2005. (rmd/fay)