.webp)
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhammad Aris Marfa mengatakan luas tumpang tindih lahan mencapai 57 juta hektare pada 2024. Luas lahan tumpang tindih ini turun sebesar 10,5% atau sekitar 20 juta hektare, dari 77 hektare (ha) pada 2019.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024 yang diadakan di St Regis Jakarta pada Kamis (11/7/2024). Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur serta bupati.
"Untuk luas tumpang tindih 2019, 77 juta ha, sedangkan luas tumpang tindih 2024, 57 juta ha. Dengan demikian, terjadi penurunan 10,5% dalam 3 tahun," kata Aris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, masalah tumpang tindih lahan adalah salah satu fokus percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP).
Dia juga menyampaikan bahwa Sekretariat Kebijakan Satu Peta terus melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan ini. Sejauh ini, menurut dia, 23 kementerian dan lembaga telah melakukan rencana aksi.
Adapun 14 di antaranya sudah memenuhi target rencana aksi dan 9 kementerian dan lembaga lainnya sedang memenuhi target rencana aksi. Di sisi lain, ia mengatakan kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial lewat jaringan informasi geospasial nasional telah diperbarui.
"Dulunya tidak memungkinkan untuk akses publik, sekarang sudah bisa diakses masyarakat," ungkapnya.
Berdasarkan mandat Perpres No 28 Tahun 2023, Badan Informasi Geospasial telah merilis klasifikasi akses dan mekanisme berbagi info geospasial, terutama mengenai hak akses masyarakat. Ari mengatakan sistem pada Portal 2.0 juga sudah disesuaikan.
Dia menjelaskan, sistem ini memberikan akses publik untuk menggunakan info geospasial. Publik hanya perlu login situs KSP. Ini tentu sebagai transparansi layanan pemerintah pada masyarakat.
"Kewenangan akses untuk berbagi data dan informasi geospasial melalui jaringan geospasial nasional dalam kegiatan percepatan Kebijakan Satu Peta telah diperbaharui. Yang dulunya tidak memperbolehkan untuk akses publik, sekarang sudah memungkinkan untuk akses masyarakat melalui Keppres No 28/2023," tuturnya.
"Setiap data yang diunduh KSP dilengkapi dengan kode validasi sehingga integritas dapat dipertahankan," kata Ari.
Sebagai informasi, pelaksanaan Kebijakan Satu Peta melibatkan 24 kementerian/lembaga dan 34 provinsi serta mencakup 158 peta tematik yang mencakup Informasi Geospasial Tematik (IGT) Perencanaan Ruang, Status, Potensi, Perekonomian, Keuangan, Kebencanaan, Perizinan Pertanahan, dan Kemaritiman.
Hingga Maret 2024, seluruh IGT telah terkompilasi, kemudian sebanyak 141 IGT telah terintegrasi, sedangkan 16 IGT dalam proses verifikasi perbaikan, dan sebesar 86% Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT telah tersinkronisasi.
Simak Video 'Pemerintah Akan Luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta Pekan Depan':
