.webp)
Presiden Jokowi dengan sejumlah menteri menggelar rapat terbatas terkait kakao dan kelapa di Istana Presiden, Jakarta. Pemerintah memutuskan badan pengelolaan kakao dan kelapa digabung ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Tadi kita rapat mengenai kakao dan kelapa. Diusulkan untuk membuat badan. Tapi tadi sudah diputuskan badannya digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Digabung ke situ. Tambah satu divisi yaitu kakao dan kelapa," ujar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Keputusan penggabungan itu, kata Zulhas, karena produksi kakao dan kelapa sedang turun. Jika pemerintah membuat badan pengelolaan baru, maka iuran ke petani kakao dan kelapa akan terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini dianggap memberatkan para petani. "Kalau di BPDPKS kan dananya 50 triliun lebih tuh. Jadi subsidi silang untuk pembibitan, riset dan segala macam mengenai kelapa dan dan kakao ini nanti diambilkan digabungkan ke BPDPKS," jelasnya.
Lewat penggabungan ini, Zulhas memastikan tidak ada iuran yang dibebankan kepada petani kakao dan kelapa. "Saya usulkan tidak ditambah lagi," ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Zulhas juga mengundang Jokowi terkait 51th Cacao Tech Seminar dan Conference yang rencananya digelar di Surabaya.
"Terus tadi saya undang bapak presiden, kita akan jadi tuan rumah kita kan ketua ICC Kelapa dunia kita. Kantornya ada di Kemendag Bappepti. Nanti akan ada kita tuan rumah 51th Cacao Tech Seminar dan Conference. Konferensi dan Eksibisi mengenai kelapa di Surabaya 22 Juli," tutur Zulhas.
(isa/dwia)
