.webp)
Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengungkapkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebenarnya memiliki peran besar pada proses kemajuan sebuah daerah. Terlebih ketika daerah itu menerapkan paradigma baru di dunia dalam pengelolaan daerah yakni Collaborative Governance dengan nuansa Entrepreneurial Governance.
Paradigma baru dalam pengelolaan daerah ini disebutnya merupakan pergeseran dari pengelolaan daerah yang sangat birokratis atau old public administration. Pergeseran paradigma ini terjadi sesudah perang dunia kedua dan semakin menonjol pada 1990-an yang disebut paradigma new public administration yang dipelopori oleh Bill Clinton di Amerika Serikat dan Margareth Thatcher di Inggris.
Hal itu disampaikan Fadel Muhammad dalam sambutannya di Forum Group Discussion (FGD) bersama pimpinan MPR RI 2024. Acara tersebut mengusung tema 'Membangun Relasi Kolaboratif Antara DPD dan Pemerintah Daerah'. Kerjasama MPR dengan IKN Youth Forum ini dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (9/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nuansa entrepreneurial governance dalam paradigma collaborative itu memberi faktor kesempurnaan tersendiri dalam pengelolaan daerah yakni menempatkan anggaran yang diterima pusat. Tidak hanya sekedar spending money sampai habis tetapi menjadi capital akan jadi modal. Ini akan men-triggering sehingga ekonomi terbangun. Di sinilah keberhasilah daerah yang menerapkan paradigma collaborative itu," ucap Fadel dalam keterangannya, Selasa (9/7).
Lebih lanjut, dalam hal keberhasilan pemerintahan daerah, Fadel mengaku bisa mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada penurunan kemiskinan. Ia menyebut jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi rakyat miskin masih banyak sehingga menunjukkan tidak adanya pemerataan.
Ketika suatu daerah mengalami kenaikan perekonomian dan berdampak pada naiknya kesejahteraan rakyatnya, maka DPD dapat merekomendasikan kepada pemerintahan pusat agar anggaran untuk daerah itu dinaikkan.
"Pada intinya, dalam collaborative governance, pemerintah daerah ke depan tidak boleh sendiri. Tapi, harus melibatkan stakeholders yang lain. Dari pengalaman saya saat menjadi gubernur Gorontalo, saya coba ketika itu menerapkan pikiran dan ide, di mana saya tidak sendirian tapi melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di antaranya, melibatkan perguruan tinggi dan tokoh masyarakat sampai saya menemukan format pembangunan yang ideal diterima oleh semua pihak," jelasnya.
Fadel juga menceritakan dirinya membuat tiga program unggulan yang menurutnya ideal untuk diterapkan. Ketiga program tersebut adalah pertanian yang fokus pada jagung, perikanan dengan titik fokus pada ikan tangkap budidaya yang banyak dan rumput laut, dan sumber daya manusia.
Melalui ketiga program tersebut, ia menyebut adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi menjadi 48 persen dan penurunan orang miskin hingga 18 persen saat masa jabatannya berakhir.
"Apa yang saya katakan, ini adalah pengalaman saya menerapkan collaborative governance dan nuansa entrepreneurial governance yakni pemerintah yang berwirausaha," katanya.
Acara FGD berlangsung dengan lancar. Dalam FGD itu, masing-masing anggota DPD yang hadir termasuk Fadel Muhammad, memberikan pandangannya masing-masing terkait tema dan peran DPD.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara ini seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa secara virtual. Selain itu, turut hadir secara langsung beberapa anggota DPD RI lainnya seperti Dapil Kaltim Andi Sofyan Hasdam, Yulianus Henock Sumual, Marthin Billa.
Ada juga Dapil Sulsel Abdul Waris Khalid, perwakilan Menteri Pertanian RI, Staf ahli gubernur Kaltim Arih Frananta Filifus Sembiring, mewakili Pangdam VI Mulawarman Brigjen TNI Yuswandi, mewakili Kapolda Kaltim Kombespol Wahyu Dwi Ariwibowo, Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal, Deputi Bidang Perencanaan Pertanahan OIKN Mia Amalia, dan mahasiswa dan akademisi berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur dan tokoh masyarakat.
(anl/ega)
