.webp)
DPR RI telah menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan panitia khusus (pansus) angket pengawasan haji. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan pansus angket haji tersebut tetap berjalan, termasuk di masa reses sebentar lagi.
"Akan berjalan pada masa reses ini," kata Cak Imin di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Cak Imin meyakini, meski dalam waktu singkat, pansus angket haji tersebut akan memberikan hasil yang baik. Hasil itu nantinya diharapkan dapat membuat penyelenggaraan haji jadi lebih baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pasti dalam waktu yang singkat saya kira masih bulan Juli, Agustus, September cukuplah untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan mengubah cara penyelenggaraan haji supaya lebih baik," tuturnya.
Sebelumnya, DPR RI menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan panitia khusus (pansus) angket pengawasan haji dalam rapat paripurna ke-21. Pansus angket itu berisikan 30 anggota Dewan dari seluruh fraksi DPR RI.
Mulanya pengusul hak angket pansus haji, Selly Andriany Gantina, menyampaikan sederet pertimbangan pembentukan Pansus angket ini. Ia mengatakan pembagian kuota haji oleh Kemenag tak seusai dengan penetapan yang sudah dilakukan pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi VII DPR RI.
"Bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia sehingga keputusan Menag No 118 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan pemenuhan kuota haji khusus tambahan dan sisa kuota haji 2024 bertentangan dengan UU dan tak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH," kata Selly.
Dalam kesempatan itu, Cak Imin meminta persetujuan kepada semua anggota DPR. Ia menyayangkan apakah pembentukan hak angket Pansus Haji ini dapat disetujui.
Anggota DPR menjawab setuju. Pembentukan hak panitia khusus angket pengawasan haji resmi dibentuk.
(ial/maa)
