.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang mengaku kehilangan kontak dengan Ketua DPRD Rembang Supadi yang cuti karena alasan ibadah haji. Pihak DPRD mengaku tidak ada komunikasi dari Supadi yang cuti hajinya habis sejak 25 Juni 2024.
"Terkait dengan Ketua DPRD memang secara resmi mengajukan izin untuk melaksanakan izin alasan penting yaitu haji. Mulai tanggal 31 Mei sampai dengan 25 Juni. Walaupun berangkatnya tanggal 3 Juni. Jadi izin itu resmi disampaikan kita lewat Gubernur ke Kemendagri," kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Rembang, Nurpurnomo Mukdi Widodo Nur saat diwawancarai di kantornya, seperti dilansir detikJateng Selasa (9/7/2024).
Data yang dihimpun detikJateng dari Sekwan DPRD Rembang, surat izin cuti milik Supadi itu tertuang pada surat nomor 857/1078.e/SJ tertanggal 14 Juni 2024. Ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Drs Tomsi Tohir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari Kemendagri sudah mengeluarkan surat izin untuk melaksanakan haji dari 31 Mei sampai dengan 25 Juni 2024. Namun sampai dengan tanggal hari ini, di kami baik di sekretariat maupun di pimpinan belum mendapatkan informasi resmi atau kabar resmi pulangnya kapan," imbuhnya.
Nur menyebut saat ini masih mencari informasi terkait keberadaan Supadi. Namun pihaknya memastikan hilangnya Supadi tidak mengganggu kinerja DPRD Rembang.
"Jadi sampai hari ini kita belum tahu dan masih berproses untuk mencari informasi resmi dari pihak yang berwenang. Baik dari Kemendagri maupun dari Kementerian Luar Negeri. Terkait dengan hal lain bahwa untuk tugas-tugas ke-DPR-an, karena kolektif kolegial itu masih bisa berjalan karena ada wakil, ada tiga wakil ketua. Untuk sementara sampai hari ini kita saya sendiri maupun kedinasan belum menerima surat resmi pemberitahuan terkait dengan keberadaan atau pun kepulangan beliau kapan," sambung Nur.
Pihaknya kini menunggu surat resmi dari pihak terkait untuk memastikan keberadaan Supadi. Pihaknya menolak berkomentar soal adanya kabar Supadi mengalami kendala di Arab Saudi.
"Informasi itu kita anggap sebagai informasi dari temen-temen wartawan. Jadi kita baru dugaan. Tetep kita harus menerima surat resmi terkait dengan kenapa belum pulang sampai dengan tanggal 25 Juni maupun pulangnya kapan. Kita tetep nunggu surat resmi dari pihak yang berwenang, dalam hal ini bisa Kemendagri, bisa gubernur, atau pun dari kementerian luar negeri," tegas Nur.
Baca selengkapnya di sini
(idh/imk)
