.webp)
Meyer meminta majelis hakim mengesampingkan pleidoi SYL serta penasihat hukumnya. Meyer menegaskan permohoan putusan ke hakim tetap seperti yang pihaknya tuntut pada Jumat, 28 Juni lalu.
"Oleh karena itu, kami penuntut umum bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada 28 Juni 2024 dan nota pembelaan dan penasihat hukumnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah dibacakan 28 Juni 2024," jelas Meyer.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Jaksa Meyer juga menyindir tim penasihat hukum SYL yang awalnya ingin blak-blakan soal dugaan aliran uang Kementan untuk pembangunan green house pemimpin partai politik tertentu di Kepulauan Seribu. Dia menyebut tim penasihat hukum SYL seolah menjilat ludah sendiri dan hanya gertak sambal lantaran tak jadi blak-blakan dalam pleidoi terkait hal tersebut.
"Bahwa dalam persidangan dan juga melalui media, dalam rangka mencapai keadilan, penasihat hukum dan terdakwa menyatakan akan membuka secara jelas seluruh aliran uang korupsi Kementan, termasuk yang diduga mengalir hingga kepimpinan partai tertentu. Aliran uang Kemantan yang dikatakan menjadi green house di Kepulauan Seribu milik partai tertentu," kata Meyer.
"Namun, pernyataan tersebut tidak lah telah lebih hanya gertak sambal dan pepesan kosong, yang biasa disampaikan di pasar-pasar rakyat. Sebab, di dalam nota pleidoi penasihat hukum dan terdakwa tidak menyampaikan sama sekali aliran uang yang dimaksud seperti yang diutarakan sebelumnya. Bak menjilat ludah sendiri, dalam nota pleidoi justru berterima kasih, memuji, dan bahkan mendoakan pimpinan partai dimaksud. Agak Laen juga ini memang, tapi begitulah faktanya," tambahnya.
Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dituntut hukuman 12 tahun penjara. Salah satu hal memberatkan SYL ialah perbuatannya bermotif tamak.
Sebagai informasi, SYL didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buah yang totalnya mencapai Rp 44,5 miliar. SYL didakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan mantan Direktur Kementan Hatta. Ketiganya diadili dalam berkas terpisah.
Uang itu diterima SYL selama menjabat Menteri Pertanian pada 2020-2023. Jaksa mengatakan SYL memerintahkan staf khususnya, Imam, Kasdi, M Hatta dan ajudannya, Panji, untuk mengumpulkan uang 'patungan' ke para pejabat eselon I di Kementan. Uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi SYL.
Atas hal tersebut, SYL dkk didakwa jaksa KPK melanggar Pasal 12 huruf e atau huruf f atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Simak Video 'Jaksa KPK ke SYL: Drama Menangis Tidaklah Menghapus Pidana':
(mib/aud)
