Kata MA Saat Layanan Sithole PN Semarang Jadi Sorotan

Kata MA Saat Layanan Sithole PN Semarang Jadi Sorotan

Haris Fadhil - detikNews
Senin, 08 Jul 2024 14:41 WIB
Tangkapan layar Sithole PN Semarang
Foto: Tangkapan Layar Sithole PN Semarang
Jakarta -

Nama Sithole, akronim dari Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online, bikinan Pengadilan Negeri (PN) Semarang dikritik anggota DPR RI. Mahkamah Agung (MA) menyatakan bakal melakukan pengecekan lebih dulu.

"Nanti kami cek dahulu," ujar jubir MA, Hakim Agung Suharto, saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Suharto mengatakan pihaknya akan mengecek lebih dulu asal bahasa dari singkatan itu. MA juga bakal mengecek dulu makna dari singkatan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu bahasa Jawa atau bahasa apa serta apa maknanya," ucapnya.

Sebagai informasi, sejumlah layanan dari lembaga pemerintah hingga pengadilan viral gara-gara akronimnya dianggap nyeleneh. Sebagai contoh, seperti dilihat detikcom, ada program Sipepek dari Kabupaten Cirebon. Sipepek merupakan akronim dari Sistem Informasi Administrasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

ADVERTISEMENT

Tak hanya itu, di Cirebon, ada pula nama-nama program lain yang juga nyeleneh. Ada nama program Siska Ku Intip yang pernah diluncurkan pemda pada 2023. Nama program itu adalah kependekan dari Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Inti-Plasma buatan Pemprov Kalimantan Selatan.

Ada pula Sithole, akronim dari Sistem Informasi Konsultasi Online, yang merupakan program berbasis web. Sithole sendiri merupakan aplikasi berbasis website yang dapat digunakan oleh pengguna layanan, baik masyarakat tidak mampu maupun pengguna layanan umum yang ingin berkonsultasi hukum secara gratis melalui chat, video online, maupun secara offline dengan datang langsung di pengadilan.

Singkatan-singkatan itu menjadi sorotan karena nyeleneh dan berbau seksualitas jika dimaknai dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik sejumlah akronim nyeleneh dan berbau seksualitas itu.

"Pertama ini menyedihkan. Mestinya semua punya standar tinggi jaga etika. Penyebutan mungkin untuk memudahkan. Tapi tidak bisa ditolerir karena merendahkan etika," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (7/7).

Mardani meminta agar nama program itu segera diganti. Dia mengajak masyarakat melaporkan program-program yang menggunakan penamaan yang nyeleneh dan berbau seksualitas.

(haf/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads