Yusril Setuju Tunjuk Langsung Pengadaan AFIS Depkeh

Jakarta - Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan Automatic Fingerprints Identification System (AFIS) di Depkeh tahun 2004 -- kini Depkum HAM -- terus dilakukan KPK. Menkeh kala itu, Yusril Ihza Mahendra, mengaku telah menyetujui penunjukan langsung dalam proyek tersebut."Kewenangan menteri itu adalah menyetujui penunjukan langsung, tapi pelaksanaannya tetap pada level teknis dirjen ke bawah. Saya menandatangani persetujuan penunjukan langsung tanpa menunjuk perusahaan tertentu, merk tertentu. Itulah yang terjadi," kata Yusril usai diperiksa KPK sekitar 8 jam di KPK, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2007).Pria yang kini menjabat Menteri Sekretaris Negara ini menjelaskan, penunjukan langsung dilakukan lantaran pengadaan AFIS sudah sangat mendesak. Anggaran yang dijanjikan pemerintah tidak kunjung turun."Keputusan itu diambil pada 18 Oktober 2004, namun pelaksanaannya dilakukan setelah saya tidak lagi menjabat menteri. Dan itu dilakukan karena sekretaris hukum umum mengatakan pada saya, tidak mungkin lagi dilakukan pelelangan secara terbuka karena ada keterbatasan waktu," paparnya.Pemerintah kala itu berjanji akan mengucurkan anggaran tambahan ke Depkeh sebesar Rp 75 miliar. Tapi, Yusril menjelaskan, hingga 29 September 2004 tidak juga diterimanya.Yusril mengaku tidak tahu saat ditanya soal adanya uang yang diterima pimpinan proyek, Aji Afendi, dari Dirut PT Sentra Fillindo, Eman Rahman, sebanyak Rp 375 juta."Jadi pada waktu dirjen melakukan penunjukan perusahaan, saya tidak tahu lagi, karena keputusan itu diambil pada saat saya tidak menjadi menteri lagi," tambah Yusril yang selesai diperiksa pukul 17.50 WIB.KPK sudah menahan 2 tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan AFIS senilai Rp 18,48 miliar ini, yakni Aji Afendi dan Eman Rahman. Keduanya diduga telah merugikan negara senilai Rp 6 miliar dan saat ini mendekam di Rutan Polda Metro Jaya. (gah/sss)