.webp)
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Pendidikan Jakarta dan Indonesia (KOPAJA) menggelar aksi sekolah bebas biaya, baik di lembaga pendidikan negeri maupun swasta, di kawasan Car Free Day (CFD), Jakarta Pusat, hari ini. Aksi ini menindaklanjuti biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi hingga menjadi atensi di masyarakat.
Pantauan detikcom di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (7/7/2024) pukul 08.00 WIB, komunitas yang bernamakan KOPAJA ini memutari area CFD. Mereka tampak mengenakan kaus serba hitam bertuliskan 'Sekolah Bebas Biaya'.
Tampak sejumlah atribut ditunjukkan oleh massa koalisi yang terdiri dari JPPI, ICW, Seknas FITRA, IBC, YNS, IHCS, Kopel, SOP, Koloni, DEMA FITK UIN Jakarta, Forumpuan, Serikat Pekka, Pergunu Jakarta, dan Kopri komfakda-komfakdis. Tampak di sana poster bertuliskan 'Tipu-tipu 20% Anggaran Pendidikan', 'Menteri Pendidikan Ke mana? Kami Cari-cari Nggak Pernah Ada', 'Dikit-dikit Nagih Bayaran, itu Sekolah atau Debt Collector?', 'Rakyat Bayar Terus Pemerintah Korupsi Terus', 'Anggaran Pendidikan Jebol Mahasiswa Disuruh Pinjol!', hingga tulisan 'Sekolah adalah Hak Dasar Jangan Serahkan ke Pasar'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka meresahkan pembiayaan yang tinggi di pendidikan. KOPAJA meminta pemerintah menindaklanjuti hal itu.
"UKT mahal sekolah bayar kapan majunya," kata peserta aksi berulang kali.
Mereka sempat berhenti di sekitar Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, tak berselang lama, pihak kepolisan hingga Satpol PP meminta massa tak berkampanye di ruang CFD.
Pihak polisi menjelaskan jika pihak terkait untuk menurunkan atribut. Ia menjelaskan jika area CFD bebas dari kegiatan kampanye.
Berikut aspirasi yang diutarakan KOPAJA melalui Juru Bicara KOPAJA Ubaid Matraji:
1. Tuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun dengan tanpa memungut biaya di sekolah negeri dan swasta. Kini, pemerintah sudah mencanangkan Wajar 12 Tahun, karena itu, sekolah bebas biaya ini tidak hanya sampai SMP (9 tahun), tapi hingga jenjang SMA/SMK (12 tahun). Saat ini, belum ada pemerintah daerah yang menerapkan pendidikan bebas biaya di negeri dan swasta. Jakarta dengan jumlah APBD terbesar di Indonesia, mestinya bisa mempelopori ini, supaya menjadi praktik baik yang dapat dicontoh daerah lain.
2. Selamatkan anak-anak yang gagal PPDB 2024, dengan menyediakan bangku di sekolah swasta tanpa dipungut biaya. Jika tidak, mereka saat ini terancam putus sekolah, karena terkendala mahalnya biaya di sekolah swasta. Bahkan, tak sedikit diantara mereka adalah anak-anak penerima KIP dan KJP yang gagal di berbagai jalur PPDB. Mereka ini potensial besar akan putus sekolah jika gagal masuk sekolah negeri.
3. Libatkan sekolah swasta dan hentikan sistem kompetisi rebutan kursi di PPDB. Semua anak punya hak yang sama, karena itu, pemerintah harus menjamin, semua anak kebagian bangku sekolah. Tidak boleh lagi ada istilah gagal PPDB, karena semua akan akan kebagian kursi. Jika daya tampung sekolah negeri minim, maka pemda wajib melibatkan sekolah swasta. Proses PPDB adalah pintu masuk anak untuk bisa sekolah. Kalau pintu masuknya saja sudah tidak berkeadilan, maka banyak anak yang terdiskriminasi.
Lihat juga Video: Megawati soal UKT Mahal: Kalau untuk Sekolah Nggak Ada Duit, Kurangi Bansos
