.webp)
Ratusan lapak pedagang di jalur Puncak, Kabupaten Bogor telah dibongkar dan kini rata dengan tanah. Usai pembongkaran tersebut, kini muncul keluhan masalah penerangan.
Diketahui, lapak pedagang yang dibongkar mulai dari area Taman Safari hingga ke Gantole, atau di sekitar Gunung Mas. Pembongkaran pedagang tersebut merupakan tahap pertama. Total ada 331 bangunan lapak pedagang yang dibongkar pada tahap pertama.
Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor, Rhama Kodara, mengatakan selanjutnya akan dilakukan pembongkaran tahap kedua mulai dari area Gantole hingga ke Warpat. Nantinya, para pedagang direlokasi ke Rest Area Gunung Mas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keluhan Puncak Gelap Gulita
Pemandangan Puncak kini lebih asri setelah lapak pedagang dibongkar. Namun, setelah lapak pedagang dibongkar kini muncul keluhan masalah penerangan jalan di sepanjang lokasi.
Kawasan Puncak dikeluhkan menjadi sepi dan gelap gulita pada malam hari setelah lapak-lapak dibongkar. Kondisi Puncak pada malam hari ini viral di media sosial.
Dalam postingan video viral di media sosial yang dilihat detikcom, Kamis (4/7/2024), memperlihatkan kondisi Puncak, terutama di lokasi bekas lapak yang gelap gulita pada malam hari. Penerangan yang minim membuat warga khawatir akan keselamatan lalu lintas di lokasi.
Sejumlah netizen berkomentar mengeluhkan kondisi Puncak yang gelap. Ada pula netizen yang meminta agar lampu diperbanyak dan patroli ditingkatkan setelah pembongkaran lapak tersebut.
Penerangan Jalan dalam Proses
Pj Bupati Bogor Asmara Tosepu mengatakan pihaknya akan melakukan penataan setelah lapak pedagang dibongkar. Salah satunya soal penerangan jalan.
Masalah penerangan jalan ini juga menjadi pembahasan Pemkab Bogor dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Rabu (3/7) kemarin.
Asmawa menjelaskan rapat membahas hal-hal teknis pengembangan kawasan Puncak, termasuk rest area yang ada di Gunung Mas. Mengingat jalur Puncak adalah jalan nasional maka perlu penanganan secara komprehensif dari pemerintah pusat, termasuk fasilitas lampu penerangan jalan.
"Yakni berupa jalur pedestrian, pelebaran jalan, pembangunan taman-taman, pengadaan lampu jalan atau PJU (penerangan jalan umum)," jelasnya.
Baca selanjutnya: penambahan lahan parkir....
Simak juga Video: Pemkab Bogor Akan Cek Izin Bangunan Seusai Bongkar Kios Pedagang
Penambahan Lahan Parkir
Asmawa berharap ada penambahan beberapa spot di kawasan Rest Area Gunung Mas. Di antaranya penambahan lahan parkir, pembukaan jalan yang mengarah ke kawasan wisata Gunung Mas, sarana prasarananya lainnya seperti toilet, dan lain-lain yang memang masih dirasakan kurang.
"Sehingga dengan penambahan sarana prasarana tersebut, diharapkan maksud tujuan dari pembangunan rest area tersebut bisa terwujud. Mengingat kawasan Puncak merupakan kawasan destinasi wisata yang sangat digemari oleh masyarakat baik itu dari luar maupun dari Bogor," ujarnya.
Nantinya akan ada pengecekan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan Ditjen Cipta Karya, terkait pengukuran lokasi atau lahan yang akan dilakukan pelebaran jalan, pembangunan taman, maupun pedestrian. Sehingga keamanan di lokasi bisa terjaga.
"Terutama di beberapa titik perlu dibangun pagar pengaman jalan, jadi secepatnya akan dilakukan tindak lanjut. Alhamdulillah Kementerian PUPR sendiri ternyata sudah ada program perencanaan untuk penataan kawasan Puncak itu sendiri," tuturnya.
Dishub Patroli Parkir Liar
Selain masalah penerangan, masalah lain yang muncul setelah pembongkaran lapak pedagang adalah adanya parkir liar. Dalam postingan di media sosial, lokasi bekas lapak pedagang yang dijadikan tempat parkir para wisatawan dan warga dijadikan ajang pungutan liar (pungli).
Menindaklanjuti hal itu, Dishub Kabupaten Bogor melakukan patroli pada Rabu (3/7). Namun, hasil pengecekan tidak ditemukan adanya pungutan liar di sana.
"Alhamdulillah tadi pagi Pak Kepala UPT sudah mengecek ke lapangan. Memang pas dicek tidak ada orang yang melakukan pungutan di sana," kata Kabid Prasarana dan Perlengkapan Jalan, Hedi Haryadi, kepada wartawan, Rabu (3/7).
Meski demikian, Hedi mengatakan pihaknya akan melakukan upaya agar kejadian tersebut tak terulang. Dia mengatakan akan mengupayakan patroli rutin di kawasan Puncak.
"Sesuai aturan yang ada, memang itu jalan nasional, tidak boleh ada pelayanan parkir di sana. Namun demikian, Dinas Perhubungan berupaya meminimalisir kegiatan itu. Salah satunya dengan melakukan patroli Dinas Perhubungan, terutama dalam hal ini adalah Bidang Lalu Lintas," jelasnya.
Pihaknya akan berkoordinasi juga dengan instansi terkait seperti polisi dan Satpol PP. Patroli terus akan dilakukan guna memastikan tak ada parkir liar di sana.
