.webp)
Heboh Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas ransomware. Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono mengusulkan tentara siber.
"Kita harus punya tentara siber, saya sudah usulkan ini sudah lama," ujar Hendropriyono dalam acara d'Rooftalk: Blak-blakan Hendropriyono yang disiarkan detikcom, Rabu (3/7/2024).
Saat ini, jelas Hendropriyono, peperangan terjadi di medan cyber. Pihak yang berperang bukan tentara, melainkan hacker.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus punya pertahanan dan juga punya serangan balas," lanjutnya.
Ia paham bahwa Indonesia telah memiliki Badan Siber dan Sandi Negara. Namun Indonesia perlu memiliki angkatan siber.
"Yang saya maksud adalah organisasi komando, jadi dia ada kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan Udara, angkatan siber. Itu terus ke bawah sampai ke desa ada seperti dandimnya," ucap Hendropriyono.
Diketahui, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi menyikapi peretasan PDNS. Rapat itu digelar di Kemenko Polhukam pada Senin (1/7). Rapat diikuti Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinca Siburian dan Direktur Utama PT Telkom Ririek Adriansyah.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebutkan pemerintah bakal menyiapkan 4 lapis pencadangan (backup) usai PDNS2 diserang ransomware. Pemerintah pun mewajibkan setiap kementerian ikut membuat pencadangan.
"Setiap tenant atau kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi, sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup, yaitu di DRC atau hot site yang ada di Batam," ungkap Hadi dalam konferensi pers di kantornya, Senin (1/7).
(isa/aud)
