Inovasi pelayanan publik SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih prestasi pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2024. Raihan ini didapat setelah proses seleksi, review dan klarifikasi dilakukan oleh UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs).
SIDIK terpilih sebagai pemenang UNPSA tahun 2024 kategori khusus tackling climate change, dan menjadi satu-satunya inisiatif dari Indonesia yang mendapatkan perhargaan dalam UNPSA- 2024. Penyerahan penghargaan dilaksanakan pada acara puncak dalam rangkaian acara United Nations Public Service Forum (UNPSF), di Incheon, Korea, pada 24-26 Juni 2024 yang lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian LHK Laksmi Wijayanti untuk menerima penghargaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"SIDIK adalah perangkat penilaian cepat tingkat kerentanan dan risiko iklim, yang dikembangkan sejak tahun 2012," ungkap KLHK dalam keterangan tertulis, Selasa (2/7/2024).
SIDIK bertujuan untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak perubahan iklim. Termasuk dan data dan informasi indikatif kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia.
SIDIK, yang dapat diakses melalui www.sidik.menlhk.go.id, dikembangkan berdasarkan konsep kajian kerentanan dan risiko iklim yang digariskan oleh IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). SIDIK mengukur seberapa besar dampak perubahan iklim yang dinyatakan dalam indeks keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi.
"Perangkat ini memanfaatkan data-data sosial-ekonomi, demografi, lingkungan, infrastruktur, dan proyeksi iklim untuk menghasilkan informasi tingkat kerentanan dan risiko iklim, dengan unit analisis hingga level desa," imbuh KLHK.
Kekuatan SIDIK ada pada fleksibilitasnya dalam penyesuaian indikator dan penggunaan data lokal dan pengaturan pembobotan, sehingga dapat membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim ke perencanaan pembangunan.