Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango, menjelaskan kendala yang dialami pihaknya untuk memberantas korupsi. Yaitu kurangnya komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi.
Hal itu dikatakan Nawawi dalam rapat Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024). Nawawi mengatakan kurangnya komitmen kepala daerah itu ditunjukkan dengan banyaknya tindak pidana korupsi (tpk) di daerah-daerah.
"Permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi perlu kami sampaikan kepada forum yang terhormat ini," kata Nawawi dalam paparannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komitmen kepala daerah dalam pemberantasan korupsi yang ditunjukkan masih banyaknya TPK (tindak pidana korupsi) di daerah," tambahnya.
Lebih lanjut, Nawawi mengatakan permasalahan lainnya adalah terkait hubungan antarkelembagabaan. Yaitu dengan Polri dan kejaksaan.
"Selanjutnya permasalahan lain yang perlu kami sampaikan juga adalah hubungan kelembagaan antara KPK, Polri dan kejaksaan," ucap Nawawi.
Dalam rapat yang sama, permasalahan itu ditanyakan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, Johan Budi. Masalah yang dimaksudkan oleh Nawawi diminta dijelaskan oleh Johan Budi.
"Apakah ada kendala-kendala yang terjadi baik di internal KPK sendiri atau antara KPK dengan penegak hukum yang lain?" tanya Johan Budi.
Johan meminta hal itu disampaikan secara terbuka. Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya.
"Apa kendala, apa yang sedang terjadi di KPK dalam menjalankan fungsinya, kewenangannya, baik itu di bidang penindakan, monitoring, supervisi, koordinasi dan juga berkaitan dengan pendidikan dan pelayanan masyarakat," katanya.
Simak juga 'Saat Jokowi soal KPK Usut Korupsi Bansos Presiden 2020: Silahkan Proses':