.webp)
Israel dikabarkan mengesahkan 5 pos permukiman Yahudi di Tepi Barat. Indonesia mengutuk keras ulah Israel itu karena melanggar hukum internasional dan resolusi PBB.
"Indonesia mengutuk keras keputusan Israel yang mengesahkan 5 pos pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Senin (1/7/2024).
"Permukiman dan pendudukan Israel di tanah Palestina secara terus menerus merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB terkait," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyampaikan rencana membangun 3.500 rumah baru di area permukiman Yahudi di Tepi Barat, dekat Jerusalem. Dalam pernyataan yang dirilis Smotrich bersama Menteri Permukiman dan Misi Nasional Israel Orit Strock pada Rabu (6/3/2024) waktu setempat, disebutkan badan perencanaan permukiman Israel telah mendapatkan izin pembangunan 3.500 rumah baru bagi para pemukim Yahudi di Tepi Barat.
Rumah-rumah baru itu, menurut laporan The Times of Israel, diperkirakan dibangun di area permukiman Israel di Maale Adumim, Kedar dan Efrat, yang semuanya terletak dekat dengan Yerusalem. Smotrich, dalam pernyataan via media sosial X, menyebut permukiman baru akan menambah jumlah rumah pemukim Yahudi yang disetujui di Tepi Barat mencapai 18.515 rumah.
Tepi Barat yang diduduki adalah bagian dari wilayah Palestina yang direbut Israel selama perang Timur Tengah tahun 1967 silam. Palestina menginginkan status kenegaraan di wilayah tersebut, dengan Jerusalem sebagai ibu kotanya.
Mayoritas pemimpin dunia menganggap permukiman Yahudi yang dibangun Israel di Tepi Barat adalah ilegal. Namun, Israel bersikeras dengan klaim historis atas Tepi Barat dan menggambarkannya sebagai benteng keamanan.
Simak Video 'Pilu Warga Gaza Berebut Air Minum: Satu Liter Dibagi untuk 16 Orang':
