RI Tata Ulang Keamanan Laut

Jakarta - Pemerintah akan menata kembali struktur dan hirarki hukum semua instansi yang terkait pengamanan laut. Salah satunya mengubah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Nasional Keamanan Laut agar lebih efisien.Perubahan itu disampaikan Menhan Juwono Sudarsono usai membuka seminar Pendirian Pengawalan Laut dan Pantai Indonesia (Palapa) di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (13/2/2007).Dijelaskan Juwono, semua peraturan perundangan dan pemerintah tentang laut akan disusun kembali agar semua instansi memiliki pembagian kewenangan yang lebih jelas. Diharapkan dengan penataan tersebut akan mengarah pembentukan badan keamanan laut.Diharapkan badan tersebut bisa terbentuk 5-10 tahun mendatang dengan disesuaikan anggaran yang dimiliki pemerintah."Itu yang saya usulkan dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menkeu, dan Bappenas untuk memetakan anggaran Bakorkamla menjadi badan keamanan laut," katanya.Sebab Bakorkamla selama ini tidak efisien, karena hanya mendirikan satgas-satgas di daerah untuk menggerakkan institusi melakukan penegakan hukum di laut.Bakorkamla didirikan 29 Desember 2006 lalu. Badan ini langsung dipimpin Menko Polhukam dengan anggota 12 institusi lain, Dephan, Depdagri, Dephub, Mabes TNI, BIN, Polri, dan kejaksaan. (umi/sss)