.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menekankan Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk isu perempuan dan anak harus menjadi kepedulian bersama. Sebab, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian langkah strategis pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional.
"Para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah, beserta masyarakat harus mampu bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan DAK Non Fisik dalam penanganan masalah pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Tanah Air," kata Rerie dalam keterangannya, Sabtu (29/6/2024).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Selasa (25/6) mengungkapkan DAK Non Fisik telah diberikan oleh pemerintah pusat sejak 2021 yaitu Rp 101,7 miliar bagi 255 daerah, Rp 120 miliar bagi 255 daerah pada 2022, Rp 132 miliar bagi 275 daerah pada 2023, dan Rp 132 miliar bagi 305 daerah pada 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menurunkan kekerasan dan meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, korban tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, serta perkawinan anak.
"Pengalokasian dana dari pemerintah pusat ini, harus benar-benar bisa direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati," kata Rerie.
Para pemangku kebijakan di daerah, tegas Rerie, harus memiliki komitmen yang kuat untuk memanfaatkan DAK Non Fisik itu untuk penanganan isu perempuan dan anak di daerah.
Menurut Rerie, komitmen terhadap penuntasan isu perempuan dan anak di tanah air harus terus diperkuat dalam upaya mengimbangi potensi peningkatan kasus kekerasan yang kerap menimpa perempuan dan anak di kala terjadi guncangan di sektor ekonomi.
"Diharapkan pemerintah terus meningkatkan berbagai upaya dalam proses pembangunan SDM nasional, termasuk pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak, demi mewujudkan generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing di masa depan," pungkasnya.
(akd/ega)
