.webp)
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan tidak adanya backup Pusat Data Nasional (PDN) bukan disebabkan tata kelola. Meutya menilai peristiwa serangan siber itu terjadi lantaran kebodohan.
Hal itu disampaikan Meutya dalam rapat kerja Komisi I dengan Kominfo dan BSSN, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024). Mulanya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan serangan siber terhadap PDN lantaran adanya kekurangan dalam tata kelola.
"Kita ada kekurangan di tata kelola, kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," kata Hinsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meutya pun kemudian langsung menanggapinya. Menurutnya, serangan siber yang terjadi bukan didasari tata kelola.
"Kalau nggak ada backup itu bukan tata kelola sih Pak, kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Surabaya, Batam backup kan karena cuma 2%, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak," ujar Meutya.
"Punya Data Nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ke beberapa kementerian belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Yang paling patuh imigrasi saya dengar itu yang paling nggak selamat," sambungnya.
Meutya lantas menegaskan persoalan serangan siber bukan disebabkan tata kelola, melainkan disebabkan kebodohan.
"Intinya jangan bilang lagi tata kelola Pak, karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun backup," imbuhnya.
Simak juga Video: Janji BSI Jaga Keamanan Data Nasabah usai LockBit Klaim Retas Data
