.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti ribuan anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Ma'ruf mengatakan masalah judi online ini perlu ditangani dengan serius.
"Pemerintah sudah menganggap ini darurat. Oleh karena itu, harus ditangani serius dengan satgas yang terintegrasi, tidak oleh satu instansi misalnya Kominfo, Kepolisian, tetapi kita integrasi menjadi satu langkah yang terkoordinasi. Sebab ini bahayanya sudah luar biasa," kata Ma'ruf di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (27/6/2024).
Ma'ruf mengatakan saat ini judi online sudah menyebar di semua kalangan, termasuk DPR. Ia memastikan satgas pemberantas judi online akan menindak seluruh pelaku judi online.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Juga menyangkut banyak kalangan. Ternyata bukan hanya anak muda, pengangguran, tetapi juga ke anggota DPR," kata Ma'ruf.
"Saya kira, satgas sudah bertekad untuk melakukan tindakan-tindakan pada semua pihak dalam rangka tentu kita ingin menghilangkan, paling tidak meminimalkan, mengecilkan peran ini. Kalau tidak ini berbahaya. Ini akan dilakukan terus-menerus tanpa henti," sambungnya.
Sebelumnya, terungkap ada ribuan anggota DPR dan DPRD bermain judi online. Hal ini diungkap oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Ivan mengungkap saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat rapat kerja Komisi III DPR bersama PPATK di ruangan Komisi III DPR, gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6). Ivan menegaskan pihaknya mempunyai data.
"Terkait dengan pertanyaan apakah profesi ini, kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif di pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang. Datanya ada," kata Ivan.
"Jadi ada lebih dari seribu orang itu DPR, DPRD, sama sekretariat kesetjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Dan angkanya bisa saya sampaikan?" tambahnya.
Ivan mengungkapkan angka perputaran duit judi online dari para anggota legislatif yang bermain. Dia menyebut agregat transaksi tersebut mencapai Rp 25 miliar per orang.
(dwia/taa)
