.webp)
"Itu terjadi kemarin tanggal 20 (Juni), salah satu yang diuraikan tadi ransomware yang menyandera data. Bisa Bapak bayangkan semua data di pusat data sementara itu terenkripsi, terkunci, tidak bisa digunakan. Tentunya adalah yang membuat ransomware tersebut, yo wis, katakan ya dialah yang membuat senjata tapi sifatnya menyandera," kata Hinsa dalam acara launching bersama CSIRT sektor pemerintahan dan pembangunan manusia pada 26 Juni 2024, seperti dilihat dari akun YouTube BSSN, Kamis (27/6/2024).
Para 'penyandera' data itu meminta tebusan USD 8 juta dan pemerintah tidak akan membayar tebusan tersebut. Hinsa menjelaskan Pusat Data Nasional merupakan tanggung jawab Kementerian Kominfo dan kemudian dikelola pihak ketiga. Dalam hal ini, BSSN bekerja sama dengan pihak-pihak tersebut.
"Tapi saya katakan, apa pun yang terjadi, itu tanggung jawab kita bersama," ucapnya.
Lebih lanjut, Hinsa menyebut Badan Siber sangat tergantung pada tiga hal, yakni sumber daya manusia, tata kelola, dan teknologi yang digunakan. Ia pun menyoroti perguruan tinggi di Tanah Air yang sedikit memiliki jurusan ciber security.
"Kalau kita lihat dari sumber daya manusia, ya kita masih... katakanlah dari sisi pendidikan formal, berapa sih perguruan tinggi yang memiliki jurusan cyber security? Kalau jurusan komputer banyak, ini juga menjadi masalah kita. Kemudian dari sisi tata kelola, ini tentunya sangat tergantung terhadap sumber daya manusia tadi yang dibangun. Kemudian dari teknologi yang tadi saya katakan," imbuh Hinsa.
Simak Video 'Langkah Kominfo Hadapi Serangan Siber PDN':
(fas/imk)
