.webp)
KPK sedang mengusut kasus korupsi beras batuan sosial (bansos) presiden saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020. Kasus ini terungkap dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.
"Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2024).
Tessa mengatakan petunjuk temuan adanya korupsi beras bansos presiden lalu ditemukan. Petunjuk itu kemudian diselidiki para penyelidik KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyelidikan melakukan proses terus sekarang prosesnya sekarang di penyelidikan, pengadaan," katanya.
Dia menjelaskan kasus beras bansos presiden beririsan dengan korupsi beras bansos untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020-2021.
Tessa mengatakan kasus beras bansos PKH Kemensos berkaitan dengan korupsi di sistem distribusinya. Sedangkan korupsi bansos presiden berkaitan dengan pengadaan.
"Terakhir itu kan yang distribusi, sekarang yang pengadaannya," ucap Tessa.
Rugikan Negara Rp 125 Miliar
Tessa mengatakan kasus korupsi bansos presiden mengakibatkan kerugian negara. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.
"Kerugian sementara Rp 125 miliar," kata Tessa.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan satu tersangka. Tersangka tersebut merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren, yang juga telah ditetapkan tersangka di kasus korupsi penyaluran bansos PKH Kemensos.
Tessa menambahkan, modus dalam kasus ini berkaitan dengan adanya pengurangan kualitas bansos presiden yang disalurkan ke masyarakat.
"(Dugaan modus) pengurangan kualitas bansos," ujar Tessa.
Simak juga Video 'Saksi Sidang SYL Sebut Beri Rp 800 Juta ke Firli Bahuri untuk Atur Kasus':
